Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas mengenai APBDes dan program desa.
Dalam acara ini dihadiri oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan Tuntang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang AKP Yusi Andi Sukmana, S.H., Kapolsek Tuntang yang di wakili Wakapolsek AIPTU Ruwandi, Koramil Tuntang dan Kepala Desa beserta perangkat desa se - Kecamatan Tuntang serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati dana desa.
Dalam kegiatan yang berlangsung, nampak seluruh kepala desa dan atau perwakilan perangkat desa dari 16 desa se Kecamatan Tuntang, memaparkan tentang alokasi APBDes baik pendapatanya maupun penggunaanya dalam kurun waktu fiskal 2018.
VIDEO
Diakui Kepala Desa Sraten Rochmad selaku penyelenggara kegiatan ini, bahwa kegiatan yang di laksanakan ini turut menggandeng LSM dan Wartawan merupakan sejarah baru untuk keterbukaan anggaran di desa yang di lakukan para Kades se Kecamatan Tuntang.
"Acara kami selenggarakan sebagai bentuk upaya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa dan seluruh anggaran belanja pemerintah desa untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan,"kata Rockmad kepada harian7.com, Rabu (6/5/2018).
Lanjut Rochmad, dengan di adakan kegiatan ini salah satu bentuk wujud dalam menjalankan amanat Undang - Undang nomor 06 tahun 2014 bahwa desa diberi otoritas untuk mengelola keuangannya, dan dengan adanya acara ini diharapkan penggunaan APBDes dapat transparan serta dapat dipertanggung jawabkan dalam penggunaannya.
"Dengan adanya transparansi harapan kami untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan (korupsi) terkait penggunaan APBDes serta untuk menghindari adanya benturan konflik dengan masyarakat di desa serta lembaga lain. Selain itu adanya pembinaan dari tim TP4D, kami harapkan mampu memberikan andil untuk peningkatan kualitas pembangunan desa seperti yang telah di arahkan Presiden Republik Indonesia, membangun dari wilayah pinggiran,"tandas Rocmad.
Rocmad juga berpesan, agar para kades jangan terlena dengan adanya keterbukaan, tetapi SPJ sebagai pertanggungajawab desa juga harus segera dibuat dan diserahkan nantinya dengan tepat waktu sebagaimana di tentukan.
"Dengan adanya keterbukaan harapan kami pembangunan dapat merata dari berbagai aspek, baik itu pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi masyarakat pedesaan,"pungkas Rochmad.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Yusi Andi Sukmana, S.H., saat di konfirmasi harian7.com dan sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan menyampaikan pihaknya sangat mendukung kegiatan ini. Ia juga berpesan kepada seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Semarang, agar dapat meniru langkah - langkah yang telah dilakukan para kades di wilayah Kecamatan Tuntang ini.
"Saya sangat mengapresiasi kepada penyelenggara acara Paparan Penggunaan APBDes yang diikuti seluruh kepala desa di Kecamatan Tuntang. Kegiatan ini adalah terobosan dalam keterbukaan dalam menyampaikan baik dari sumber pendapatan maupun penggunaan belanja di desa masing - masing,"ungkap Yusi.
Dengan di selenggarakan kegiatan ini, Yusi berharap nantinya ada kepercayaan dari masyarakat terkait pengelolaan APBDes. "Saya berharap ini menjadi role model bagi desa - desa lainnya di Kabupaten Semarang, karena berdasar laporan yang saya terima baru di Kecamatan Tuntang terselenggara acara Paparan Pengelolaan APBDes," ujar AKP Yusi Andi Sukmana, S.H.
Pada kesempatan tersebut, LSM BPN ICI Jawa Tengah mengapresiasi atas di adakanya acara ini. “Bagus jika dipublikasikan dan terbuka seperti ini agar masyarakat tahu,” ungkap Direktur LSM BPN ICI Jawa Tengah Dr Krishna Djaya Darumurti SH MH.
Selain sebagai bentuk transparansi, lanjut Krishna, kegiatan yang diadakan dengan menggandeng LSM dan wartawan ini juga untuk menghindari adanya penyimpangan perilaku dari oknum LSM gadungan.
“Sudah bukan rahasia lagi, oknum yang mengatasnamakan LSM bahkan wartawan gadungan, sering menyasar. Tujuannya untuk memeras dengan modus mencari-cari kesalahan terkait penggunaan dandes,” ungkap Krishna. Karena itu, transparansi Dandes dapat menghindarkan dari perilaku menyimpang yang ujung-ujungnya memeras dari oknum tidak bertanggung jawab.
Krishna juga berharap dalam pelaksanaanya agar pemdes memasang papan anggaran agar masyarakat juga bisa memantau pelaksanaanya. Selain itu juga dapat menangkal para oknum mengaku LSM dengan memberikan data jelas terkait Dandes. “Terlebih jika sudah dipajang papan anggaran dan disosialisasikan seperti ini, kemungkinan tak ada celah bagi para oknum yang mengaku wartawan dan LSM gadungan untuk mencari keuntungan,” pungkas Krishna.(M.Nur/Shodiq)
