Komitmen kerjasama dibangun melalui rangkaian pemaparan materi penanggulangan bencana yang merujuk kepada undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Presiden(Perpres) tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Dalam pemaparan yang disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Selayar, dr. Saribulan Arifin terungkap sejumlah kriteria bencana. peristiwa dan atau kejadian baru bisa dikategorikan sebagai sebuah bencana alam bila kejadian tersebut sempat menyebabkan lumpuhnya mekanisme sistem pemerintahan di kawasan bencana yang disertai dengan ketidak mampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan penanggulangan korban manusia dan kerusakan akibat bencana.
Untuk skop lokal Kabupaten Kepulauan Selayar, dr. Saribulan Arifin menyebut, kategori bencana yang terjadi selama ini, hanya menyebabkan terjadinya kerusakan sebahagian kecil fasilitas dan infrastruktur. Bahkan masyarakat masih dimungkinkan untuk tetap beraktivitas dalam keterbatasan ruang gerak.
Hal tersebut kata didasarkannya pada data korban dan catatan kerusakan yang sejauh ini masih mampu tertangani oleh jajaran aparat pemerintah kabupaten sesuai dengan mekanisme dan ketetapan bupati, kuncinya.
di forum yang sama, Dandim 1415/Kepulauan Selayar, Letkol Armed Yuwono, S.Sos., MM, berharap agar sinergitas hubungan antara TNI dan jajaran pemerintah kabupaten dapat meningkatkan kemampuan aparat selaku koordinator wilayah (korwil) dalam menghadapi segala bentuk dan potensi permasalahan di wilayah binaan Kodim 1415/Kepulauan Selayar melalui pelaksanaan binter untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI-AD kedepan. (fadly syarif)
