Laporan: Budi S | Kontributor Ngawi
NGAWI,harian7.com - Masyarakat terdampak Pandemi Covid 19 harus sedikit menahan nafas dan harap-harap cemas seiring beredarnya surat pemberitahuan penundaan penyaluran dana bansos.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, kepada awak harian7.com mengatakan, Kementerian SOsial RI memang baru saja menerbitkan surat pemberitahuan penundaan penyaluran bansos. Seperti tertera pada surat yang ditujukan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi perihal pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako/BPNT dan BST bulan Maret 2021, dimana telah ditindaklanjuti sesuai hasil dari rapat Persiapan Data Clean untuk Penyaluran Bansos Program Sembako dan BST.
"Dan hasilnya penyaluran dana terpaksa mengalami penundaan panyaluran. Penundaan dilakukan lantaran tengah dilakukannya validasi data NIK dan Nama KPM oleh Tim Data Bansos Kementerian Sosial dan Data KPM Program Sembako (BPNT) serta KPM Bantuan Sosial Tunai (BNT) tahun 2021,"terangnya.
Untuk itu pengajuan dana Bansos Program Sembako (BPNT) dan Bansos Tunai (BST) bulan Maret belum bisa diproses, karena menunggu penerimaan data perbaikan. Dan atas keterlambatan itu dihimbau agar e-warung tidak menyiapkan dulu bahan pangan pokok yang biasa ditransaksikan oleh KPM Program Sembako BNPT.
Disampaikan Tripujo, pihaknya juga sedang menunggu proses penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).
Kita sekarang ini memang sedang menunggu proses penyaluran baik Bantuan Sosial Pangan yang dulu namanya BPLT maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga kita. Jadi memang kemarin ada surat itu jadi kita diminta untuk melakukan perbaikan atas beberapa data yang harus kita perbaiki, tuturnya.
Lanjut Kadinsos terkait penyalurannya akan dilakukan setelah perbaikan data selesai. “dan nanti penyalurannya kapan, ya apa yang kita perbaiki ini kita inputkan, kemudian nanti diproses ke Dirjen PFM atau dirjen yang lain yang membidangi baru setelah itu terbit SPM atau SP2D untuk proses pencairan.”
Jika sebelumnya BST sebelum tanggal 5 sudah siap di PT Pos dan BPNT sekitar tanggal 7-8 juga sudah siap tapi karena penundaan tersebut kali ini tak demikian. Semua tengah berharap dan menunggu agar bantuan segera disalurkan kembali. Sementara itu untuk perbaikan data tersebut Dinsos bekerjasama dengan Dukcapil, operator desa, juga para pendamping di lapangan. Hal itu dikarenakan tidak hanya BPNT dan BST yang datanya harus dibenahi, PKH juga banyak yang harus dibenahi.
“Inilah yang sekarang dibenahi di lapangan, baik itu oleh pendamping PKH maupun TKSK di lapangan. Mereka harus nekerjasama dan saling berkomunikasi dengan operator SIK Desa atau operator SIAK di desa atau kecamatan. Kita juga berkomunikasi dengan Dinas Dukcapil, ya kita minta bantuan dari dinas karena yang memiliki akses sepenuhnya ke NIK ini memang Dukcapil.
Atas penundaan penyaluran bantuan Tripujo menambahkan jka sebelumnya sudah disosialisasikan kepada pelaku-pelaku PKH lewat pendamping. "Atau untuk BPNT lewat TKSK diberitahukan ke agen-agen, dan agen yang memberitahu ke penerima manfaat bahwa sementara tertunda, semoga cepat disalurkan lagi. Intinya ini sudah terkomunikasikan dengan para KPM, pungkas dia.
