SURAKARTA, Harian7.com - Sekelompok orang diduga merupakan anggota salah satu laskar di Solo melakukan pengrusakan dan penganiayaan di Kampung Mutihan Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, pada Minggu (14/2) pukul 13.00 WIB.
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan kejadian ini bermula saat sekitar 14 orang dengan mengendarai sepeda motor, plat nomor ditutup lakban, menggunakan penutup kepala dan membawa senjata tajam berupa pedang samurai dan kemudian mengintimidasi serta mengambil uang milik korban Rp400.000, merusak satu buah ketipung.
"Hasil investigasi scientific Kepolisian yang kita punya berhasil kita ungkap dari 14 pelaku 6 pelaku sudah kita amankan selebihnya 8 pelaku sudah kita kantogi nama-namanya,"ujarnya.
Menurutnya, para pelaku tersebut juga mendatangi warung lainya milik Joko Prayitno, para pelaku merusak TV Polytron 40 inc, dan mengambil uang Rp183.000.
"Belum puas pelaku mendatangi warung milik Ibu Nining Sulistyowati dan memecah etalase warung, serta melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama Mardiyanto hingga menderita luka-luka,"jelasnya.
Dia menuturkan, Keenam pelaku kini telah diamankan Polresta Surakarta masing-masing bernama Agus Jatmiko Alias Agus Pitik (39), Hoho Saputro (26), Ajisetya Amirul (22), Yunianto (20), Fajar Nugroho (20), dan Yhumas Reno (26).Sedangkan pelaku lain yang kini statusnya DPO yaitu DM, QM, RO, HA, dan 4 (empat) orang belum diketahui namanya.
"Perintah saya satu, ketat, kita harus tuntaskan aksi premanisme apalagi intoleransi yang menjurus pada radikalisme bdi wilayah Jawa Tengah,"tuturnya.
Dia menambahkan, kepada masyarakat bahwa tidak ada organisasi atau apapun bentuknya yang melakukan tindakan Kepolisian yaitu memanggil, memeriksa, tangkap, tahan, apalagi melakukan sweeping. Kewenangan tersebut sebagaimana pada Undang-Undang hanya ada di Kepolisian.
"Tersangka diancam dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, diantaranya Pasal 170 ayat (1) dan (2), dan /atau Pasal 351 ayat (1), dan/atau Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan/atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan/atau Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951,"pungkasnya.
