 |
| Tanaman padi nampak kurang subur lantaran kekurangan pupuk.(Foto: Budi S/harian7.com) |
Penulis: Budi Santoso | Kabiro Ngawi
NGAWI,harian7.com - Pada musim tanam (MT) kali ini petani Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Jawa Timur banyak yang mengeluhkan kurangnya jatah pupuk subsidi yang bisa mereka dapatkan untuk mengelola tanah sawah mereka.
Keluhan tersebut lantaran terbatasnya jatah pupuk subsidi, sehingga menambah beban para petani karena artinya mereka harus membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh dari murah, alias tidak terjangkau. Kalaupun terjangkau hasilnya tidak sepadan dengan harga jual hasil panenan.
Saat ini tak banyak yang bisa dilakukan para petani di Desa Tulakan kecuali berharap pemerintah mendistribusikan pupuk sesuai kebutuhan para petani.
Sebab faktanya selain harga pupuk non subsidi sangat mahal, selain itu mereka juga juga kesulitan mendapatkannya pun susah alias langka. Hal ini sangat ditekankan para petani mengingat keberlangsungan hidup mereka hanya bergantung hasil padi dari sawah yang mereka garap. Jika tidak maka beban hidup mereka akan jauh lebih berat, karena hasil panenan tidak akan maksimal. Sangat mungkin merosot, belum lagi jika diserang hama.
Kasidi salah satu petani yang tergabung dalam kelompok tani menuturkan betapa sulitnya pupuk didapat di daerah ini. Pupuk angel pak. jatah saja kelompok per sak-arene mung sekilo.(pupuk sulit pak jatah dari kelompok hanya dapat satu kilo per satu are), keluhnya.
Tidak hanya soal harga pupuk yang melangit dan kelangkaannya, namun para petani juga merasa seperti dipersulit mendapatkan jatah pupuk ketika mereka diharuskan memakai kartu tani ketika mengambil jatah pupuknya. Anehnya, yang punya RDKK tidak dapat kartu tani, sedangkan yang nggak punya RDKK malah dapat kartu tani uutuk mengambil jatah pupuk imbuh Kasidi.
Sebagai catatan para pembeli pupuk memang diharuskan menunjukkan kartu tani. Bagi yang tidak bisa menunjukkan kartu tani tidak boleh membeli pupuk. Padahal masih banyak para petani di sini yang belum mempunyai kartu tani dikarenakan minimnya sosialisasi pemerintah desa kepada para petani setempat.(*)
