SEMARANG, Harian7.com - Aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan buruh dan pelajar di depan Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Rabu (7/10) berlangsung ricuh.
Bukan hanya itu, masalah lain muncul. Seorang wartawan mengaku mendapatkan perlakuan intimidasi dari aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng.
Jurnalis tersebut mengaku dilarang merekam saat aparat kepolisian membubarkan massa demo. Tak hanya itu, sang jurnalis juga mengaku dipaksa untuk menghapus sejumlah file dalam bentuk foto maupun video yang telah diambil sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna menegaskan aparat kepolisian tidak pernah menghalang-halangi wartawan saat meliput kegiatan apapun.
“Bahwa polisi tidak pernah melarang jurnalis, apalagi menghalang-halangi kegiatan peliputan wartawan sepanjang ada identitas wartawan,” tegas Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, Kamis (8/10).
Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna menegaskan bahwa dalam situasi yang terlanjur anarkis seperti pada saat demo kemarin aparat kepolisian berusaha dengan kekuatan yang ada untuk melindungi warga termasuk para jurnalis dari aksi kekerasan para demonstran.
“Dalam situasi dan kondisi unras (unjuk rasa) yang meningkat eskalasinya maka polisi berusaha melindungi warga dari aksi kekerasan agar tidak menjadi korban,” tegasnya.
Selain itu Kabidhumas Polda Jateng juga memberikan imbauan kepada para pendemo, diantaranya agar mentaati UU kebebasan penyampaian pendapat di muka umum, mentaati protokol kesehatan karena pandemi covid-19 ini masih tinggi.
Pendemo agar tidak melakukan tindakan kekerasan, merusak dan mencelakai orang lain atau pengguna jalan lainnya.
Kabidhumas Polda Jateng juga mengimbau kepada warga agar tidak mendekat apalagi menonton aksi demo yang sedang berlangsung.
“Sebaiknya langsung pulang ke rumah dan berdoa agar tidak terjadi aksi anarkis oleh pendemo. Juga untuk warga atau pelajar yang belum tahu tujuan dari demo agar tidak ikut-ikutan demo,” ucap Iskandar.
Kabidhumas juga mengingatkan para wartawan agar menggunakan identitas (seragam/topi/kartu pengenal/dsb) sehingga polri dapat membedakan antara warga, jurnalis, pendemo, dll.
Sebelumnya Polda Jawa Tengah telah menegaskan tidak akan mengeluarkan izin terhadap aksi unjuk rasa atau izin keramaian selama masa pandemi ini. Termasuk tidak memberikan izin terhadap aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja guna mencegah penularan COVID-19.
