Iklan

Adv

Forkompinda Kota Salatiga Buka Ruang Diskusi Kaji UU Cipta Kerja, Agar Aspirasi Dari Masyarakat Tersampaikan ke Pemerintah Pusat

Kamis, 15 Oktober 2020, 10:52:00 PM WIB Last Updated 2020-10-15T15:54:02Z
Wali Kota Salatiga Yuliyanto saat silaturahmi bersama pimpinan dari berbagai organisasi di Rumah Dinas wali kota, Kamis (15/10/2020).


Laporan: Bang Nur


SALATIGA,harian7.com - Forkompinda Kota Salatiga membuka ruang diskusi dengan organisasi masyarakat, buruh, mahasiswa, keagamaan untuk mengkaji UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI. Langkah ini dilakukan agar aspirasi dari masyarakat dapat tersampaikan ke pemerintah pusat dengan baik. 


Wali Kota Salatiga Yuliyanto menyatakan pihaknya sangat terbuka dengan sumbangsih gagasan dan ide terhadap kondisi kekinian. 


"Kalau mau sharing terhadap pembangunan, pelayanan, dan isu-isu nasional, kami memberi ruang untuk diskusi," jelasnya, Kamis (15/10/2020) di Rumah Dinas Wali Kota Salatiga dalam silaturahmi bersama pimpinan dari berbagai organisasi. 


"Dengan penyampaian aspirasi dan gagasan yang baik, tidak perlu ada tindakan yang anarkis. Kerusuhan itu akan merugikan orang lain dan masyarakat banyak, menganggu kondusifitas wilayah," kata Yuliyanto. 


Pemerintah, lanjut Yuliyanto, membutuhkan masukan dari mahasiswa, ormas, LSM, dan tokoh agama. "Kita harus menunjukkan bahwa masyarakat Salatiga itu cerdas, mengerti proses, dan mekanisme. Termasuk dalam penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, harus disampaikan dengan elegan," paparnya. 


"Jika kondusifitas baik, pembangunan akan baik. Efeknya adalah kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Ini butuh gotong royong dan kerja sama semua pihak," kata Yuliyanto. 


Dengan partisipasi tersebut maka akan menghasilkan prestasi. Sampai saat ini, yang telah diraih antara lain kota tertoleran di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jateng, dan penurunan angka kemiskinan secara signifikan. "Kita membangun tidak hanya fisik, tapi juga pembangunan manusianya, mental, kesehatan, dan pendidikan," paparnya. 


Sementara Kapolres Salatiga AKBP Rahmad Hidayat menegaskan pemerintah tidak menghalangi masyarakat menyampaikan aspirasinya.


 "Salatiga ini kan Indonesia Mini, sehingga menjadi barometer politik nasional. Kita semua harus menjaganya, termasuk dalam hal toleransi, saling mengingatkan demi kondusifitas Salatiga," ungkapnya.

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Terkini