Iklan

Iklan

,

Iklan

Tata Kelola Anggaran Harus Bersih, Transparan, dan Akuntabel, Itu Kata Jokowi

Redaksi
Minggu, 23 Februari 2020, 15:14 WIB Last Updated 2020-02-23T08:14:45Z
Sambutan masyarakat Aceh saat Presiden menghadiri acara di Sekolah Sukma Bangsa, di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Sabtu (22/2). (Foto: Humas/Oji).
Jakarta,harian7.com - Pengelolaan anggaran dalam pemerintahan yang baik (good governance) memiliki konsekuensi yakni tata kelola harus bersih, transparan, dan akuntabel. Demikian di ungkapkan Presiden RI Ir H Joko Widodo, di Sekolah Sukma Bangsa, di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Sabtu (22/2/2020) kemarin.

Dalam sambutannya di acara Kenduri Kebangsaan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Aceh mendapatkan dana otonomi khusus yang tidak sedikit dan kadang itu juga membuat iri provinsi lain. 

“Tadi saya tanya ke Pak Gubernur berapa dana otsus kita, 8 triliun untuk tahun ini. Betul Pak Gub? 8 triliun, plus APBD 9 triliun, berarti 17 triliun. Dan tentu saja APBD di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh,”ujarnya.

Menurut Jokowi, sangat besar apalagi jika ditambah dengan APBD yang ada di kabupaten dan kota. “Tetapi bagaimana tata kelolanya? Bagaimana government-nya? Apakah APBD itu tepat sasaran? Bermanfaat untuk rakyat? Dirasakan oleh rakyat? Itu yang masih menjadi tanda tanya saya,”terangnya.

Untuk itu, lanjut Jokowi, sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait asistensi.

“Saya bertanya pada pemerintah daerah, perlu ndak? Kalau perlu, besok langsung saya dampingi. Jangan ngomong, “Ya, nanti kita beri asistensi,”jelasnya.

Penggunaan APBD, masih kata Jokowi, dititipkan kepada seluruh bupati, wali kota, dan gubernur. “Gunakan secara fokus, berikan prioritas hal yang sangat penting. Dan saya juga harus sampaikan apa adanya, angka 14 persen angka kemiskinan itu besar. Selesaikan dulu masalah ini,” katanya.

Jokowi berpesan agar memberikan perhatian kepada angka kemiskinan 14 persen, lewat program-program yang didesain agar pengentasan kemiskinan segera bisa diselesaikan.

Investasi Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan soal investasi yang saat ini menjadi rebutan banyak negara. Perebutan investasi, menurut Presiden, karena semakin banyak arus kapital/modal/investasi masuk, adanya capital inflow, insyaallah dipastikan negara tersebut pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Hal yang sama, lanjut Presiden, juga berlaku untuk provinsi, kabupaten, dan kota.


“Begitu banyak investasi yang masuk, begitu banyak arus modal masuk, peredaran uang semakin banyak masyarakatnya akan lebih sejahtera,”tutur Jokowi.   

Sekarang ini, posisi Indonesia secara GDP nominal berada di ranking 16. Namun, sambung Presiden, kalau dihitung dari GDP PPP, purchasing power parity, Indonesia sudah berada di ranking 7 di antara negara-negara besar yang dimiliki dunia.

 “Artinya apa? Kita memiliki sebuah masa depan yang Insyaallah lebih baik dari hari ini, tetapi memang banyak tantangan-tantangan, baik yang ada di daerah, maupun di pusat yang perlu kita selesaikan bersama-sama secara cepat,”paparnya.

Jokowi mendorong investasi masuk khususnya untuk Provinsi Aceh. “Tadi sudah disampaikan Pak Gubernur berkaitan dengan Uni Emirat Arab, yang ingin membangun properti, yang ingin membangun ke kepariwisataan, yang ada di Provinsi Aceh,"beber Presiden.

Jokowi juga menyampaikan telah memerintahkan menteri agar menyiapkan tim untuk nanti berangkat bersama-sama di bulan Maret awal. “Bersama-sama dengan dengan gubernur dan timnya untuk bertemu langsung dengan Syekh Muhammad bin Zaid Al Nahyan di Abu Dhabi. Karena beliau langsung ngomong pada saya. Keinginannya untuk membawa arus modal ke Provinsi Aceh,”ungkap Jokwi.

Di bagian akhir sambutan, Presiden mengajak semua bersama-sama, bersatu, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat menyelesaikan persoalan-persoalan dan tantangan tantangan yang ada di bumi Aceh ini, agar hal yang kalau ada persoalan yang kecil, jangan dibesar-besarkan.

 “Kalau ada persoalan yang bisa diselesaikan, cepat selesaikan. Kalau ada persoalan besar yang harus kita selesaikan bersama-sama, mari duduk bersama-sama, selesaikan masalah itu. Pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat,” pungkasnya.


Turut hadir dalam acara tersebut Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Menkominfo Jhonny G Plate, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menag Fachrul Razi, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Mendagri Tito Karnavian, dan KSP Moeldoko. (Yuan/Setkab)

Iklan