IR yang masih aktif menjabat sebagai kepala desa hingga tahun 2025 itu diduga menyelewengkan dana APBDes sebesar Rp 721.287.500. Selain itu, kades perempuan tersebut juga tidak menyetorkan uang PPn dan PPh sebesar Rp 187.762.583.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilacap, Agus Sugianto Sirait melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasintel), Hery Soemantri saat dihubungi melalui WhatsApp Selasa, (21/01/2020) pagi menjelaskan, uang oleh tersangka tidak dibelanjakan, melainkan digunakan untuk kepentingan lain selain peruntukannya.
"Tersangka merupakan kepala desa aktif di Desa Jeruklegi Kulon periode 2019-2025, yang merupakan jabatan kedua sebagai Kepala Desa Jeruklegi Kulon," katanya.
Hingga saat ini Kejari masih terus melakukan proses penyelidikan. Sebab itu, tim penyidik melakukan penahanan terhadap IR dan menitipkannya di Lapas Cilacap.
Hery menambahkan, tersangka IR telah melanggar sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Kini Kepala Desa IR telah ditahan. Hal itu untuk menghindari tersangka menghilangkan barang bukti," pungkas Hery. (Rusmono)
