“Alhamdulillah,” kata Presiden RI Joko Widodo kepada wartawan usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-71 Tahun 2018 dan Sosialisasi Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 0,5%, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis, (12/7) pagi.
Dijelaskan Jokowi, sudah 3,5 tahun ini pemerintah merundingkan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, yang dalam waktu hampir 50 tahun terakhir kepemilikan Indonesia hanya 9,36 persen.
“Jangan dipikir ini mudah, sangat alot sekali dan begitu sangat intens, terutama dalam 1,5 tahun terakhir. Karena ini menyangkut sebuah negosiasi yang tidak mudah,” ucap Jokowi.
Presiden menilai, keberhasilan melakukan negosiasi untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen merupakan sebuah lompatan. Diharapkan, nanti Indonesia akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar, baik dari pajak, royalti, dividen, dan retribusi, sehingga nilai tambah dari komunitas tambang yang ada di sana itu betul-betul bisa dinikmati oleh semuanya.
“Kepentingan nasional tetap harus dinomorsatukan, termasuk untuk masyarakat asli Papua teknis pembagiannya bisa ditanyakan kepada menteri terkait,” tegas Jokowi.
Sementara itu menurut sumber di kementerian terkait, Head of Agreement (HoA) penyelesaian permasalahan terkait kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, ditandatangani Kamis (12/7/2018) sore, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Acara tersebut dijadwalkan akan dihadiri oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta perwakilan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Freeport Indonesia. (Yug/Setkab RI)
