 |
| Nurhidayat Sardini, dosen Ilmu Politik FISIP Undip yang juga pernah menjabat Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI saat menerangkan pentingnya perilaku yang sesuai dengan etiket maupun etika sebagai pedoman yang santun dalam kehidupan berpolitik itu. (foto:Sja) |
Penulis: Sugayo Jawama
SEMARANG | HARIAN7.COM - Etiket berhubungan dengan ukuran benar atau salah di mata publik, sedangkan etika berkaitan dengan rasa kepantasan perilaku seseorang dalam kaitannya dengan tindakan atau pun pilihan sikap yang menyangkut urusan publik.
"Pelanggaran etiket bisa terkena sanksi hukum sedangkan etika tidak. Namun demikian seseorang yang terbiasa bertindak melanggar standar etika sangat berpotensi melakukan pelanggaran hukum," demikian diungkapkan Dr. Nurhidayat Sardini S. Sos. M.Si, dosen Etika Politik, saat diminta menerangkan batasan soal "perilaku politik yang santun" dalam acara Talkshow Pendidikan Politik di Semarang, Selasa (30/5/2023).
Talkshow bertajuk Gerakan Politik Santun Menuju Pemilu 2024 yang Berintegritas dan Bermartabat digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bekerja sama dengan media massa Tribune News ini berlangsung di Ballroom Arcadia, Hotel Aston Inn.
"Adapun pedoman etiket maupun etika sama penting dalam menuntun perilaku politik seseorang," kata Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Diponegoro itu.
Dikemukakan oleh Nurhidayat, salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah bilamana ada seseorang tokoh politik yang meng-endors anaknya agar bisa menjadi Gubernur.
"Memang tidak ada pelanggaran aturan hukum. Namun menurut etika tidaklah pantas dilakukannya," tutur Nur dalam acara yang juga tersiar internet itu.
Selain Nurhidayat Sardini, dalam acara yang dimoderatori oleh Joko Hartono S. STP. M. Si ini juga ditampilkan sejumlah narasumber yang terdiri Setiawan Hendra Kelana, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Arif Rahman SH, MH, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Ketua Badan Kesbangpol Kota Semarang.
Pendidikan politik
Ketua Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam pidato pembukaan acara sekaligus membacakan kata sambutan Walikota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu M. Sos, menyatakan bahwa pendidikan politik, khususnya kepada generasi muda, adalah faktor penentu bagi perkembangan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat.
"Bagaimana pun harus diakui kalau peran serta masyarakat dalam politik baik langsung atau pun tidak langsung dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Maka pertanyaan introspektifnya adalah bagaimana kita membangun kualitas kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi," ungkapnya di hadapan peserta dialog interaktif yang terdiri sejumlah LSM, Organisasi Masyarakat serta perwakilan sejumlah Partai Politik.(*)
