 |
| Yakar Hondro, Kadep DPP Partai Gerindra. |
SEMARANG – Harian7.com, Serapan anggaran yang rendah dari pemerintah menurut Kadep DPP Gerindra, Yakar Hondro karena ada yang salah dalam sistem pembangunan. Dia menilai, pemerintahan Jokowi-JK harus dapat menemukan formula yang mumpuni agar tidak ada kesalahan dalam proses pembangunan.
Dikatakan Hondro dalam rilisnya kepada harian7.com, sekarang ini dengan kondisi serapan yang hanya 20% dari ketersediaan anggaran, ini sangat menyedihkan. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan koreksi diri. Kegagalan pembangunan saat ini dikarenakan pemerintah daerah memilih berhati-hati, sehingga tidak bisa dikatakan gagal. Kehati-hatian tersebut karena pemerintah daerah tidak mau bermasalah dengan hukum.
Lebih lanjut, saat ini ada kecenderungan pembangunan adalah proyek yang dipolitisasi. Sehingga menciptkan dinasti-dinasti proyek di daerah. Yang tercipta adalah kengerian-kengerian dari para profesional karena merasa tersisih. Jika pemimpin daerah bukan dari partai berkuasa, kecenderungan yang ada menjadi ‘incaran’ untuk dikorbankan.
“Dengan dasar itulah, pemerintah membenahi sistem hukum dan pelaksanaan pembangunan agar serapan anggaran bisa maksimal dan rakyat mampu menikmatinya. Kepala daerah itu adalah orang pilihan yang memiliki kemampuan, tapi yang terjadi saat ini kemampuan tersebut dibayangi dan diintimidasi nafsu politik sehingga tidak bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terang Hondro, dalam rilisnya kepada harian7.com, Selasa (25/8).
Ditambahkan, Presiden Jokowi harus berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberi perlindungan kepada kepala daerah agar pembangunan tidak terhambat.
“Lepaskan ketakutan kepala daerah dengan adanya kepastian hukum, maka pembangunan akan berjalan baik,” ucapnya.
Dengan adanya perlindungan dan tidak pilih kasih dalam pengerjaan proyek pembangunan, dia meyakini kesejahteraan rakyat sebagai implikasi pembangunan akan menjadi kenyataan. (SAN)
Editor : M.Nur
