“Sekarang ini, Pemprov Jateng punya kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan pertambangan di 35 kabupaten/kota se Jateng ini. Hal ini sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahan yang nantinya ditambang minimal 5 Hektare, jika yang diajukan izin kurang dari itu, dijamin tidak akan keluar ijinnya,” kata Hadi.
Ditambahkan, bahwa adanya penerapan peraturan tentang ijin penambangan maka berakibat para pengusaha tambang Galian C yang memiliki tambang kurang dari 1 hektare akan kehilangan mata pencaharian. Para pengusaha tambang Galian C dengan skala kecil, harus membeli tanah urug dari pengusaha besar dengan harga yang lebih mahal. (ANT/Red)
