Hal ini membuat anggaran yang telah
dialokasikan di APBD Kota Salatiga tidak terserap dan akhirnya menjadi sisa
lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Salam setiap tahunnya, selama tiga tahun
berturut-turut tersebut terus saja meningkat, pada 2011 mencapai Rp 71,087
miliar, tahun 2012 menjadi Rp 96,955 miliar dan tahun 2013 meningkat lebih
besar mencapai Rp 197,164 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, Iwan
Setyo Purbowo menyatakan, bahwa banyaknya program kegiatan yang tidak
terlaksana selama tiga tahun berturut-turut tersebut, menunjukan jika kualitas
sumber daya manusia (SDM) di setiap SKPD kurang professional atau bahkan tidak
profesional. Selain itu, koordinasi lintas SKPD yang terjadi selama ini sangat rendah,
hal ini membuat proses pelaksanaan pembangunan atau berbagai kegiatan tidak berjalan
dengan normal.
"Dengan tidak terlaksannya
pembangunan yang telah dianggarkan hingga menyebabkan silpa yang besar, akan berdampak
pada jalannya pemerintahan yang tidak baik. Secara tidak langsung, masyarakat
Salatiga yang menjadi korban atau dirugikan. Karena, mereka itu tidak mendapatkan
output dan outcome dari program Pemkot Salatiga yang telah ditetapkan dan
dianggarkan," jelas Iwan SP, Sabtu (14/6) kemarin.
Dicontohkan, pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Salatiga, nilai anggaran yang dikelola
instansi tersebut tahun 2013 lalu mencapai Rp 5,547 miliar, namun hanya
terserap sebesar Rp 4,773 miliar. Dinas Bina Marga dan PSDA tahun 2013
mengelola anggaran senilai Rp 50,402 miliar namun terserap hanya Rp 40,979
milir. Dan yang paling parah adalah Dinas Ciptakaru (Cipta Karya dan Tata
Ruang), anggaran yang dikelola senilai Rp 80,218 miliar dan hanya terserap Rp 30,783
miliar. Ini menunjukkan SDM di dinas-dinas tersebut dinilainya tidak professional.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Salatiga,
Adi Setiarso menyatakan, bahwa peningkatan nilai silpa disebabkan berbagai
faktor seperti adanya sisa anggaran tahun sebelumnya dan anggaran sisa proyek. Dalam
lelang, ada sejumlah proyek yang ditawar lebih rendah dari pagu yang
ditetapkan. Hal ini, memunculkan sisa anggaran dan masuk kas daerah.
“Pihaknya mengakui jika selama tiga
tahun terakhir ini banyak proyek pembangunan yang tidak terlaksana. Ini karena ada
kekawatiran dari pimpinan SKPD terkait perkara hukum,” tandas Adi. (WID)
Editor : Muza
Laporan : Budi Widjayanto
