Informasi rencana pengambil-alihan itu mencuat setelah Kabid Bina Program RSUD Kota Salatiga Jumiyati Zein mengutarakannya dalam apel pagi, Senin (26/5). Hal ini akhirnya membuat para pegawai kecewa dan resah karena kejelasannya tidak pasti. Resahnya mereka karena jika tunjangan MS dikelola Pemkot Salatiga, para pegawai tidak lagi menerima tunjangan. Untuk mengungkapkan kekecewaannya itu, mereka menggelar aksi tanda tangan untuk menolaknya.
"Kami sangat tidak setuju jika pengelolaan tunjangan MS diambil alih maupun dikelola oleh Pemkot Salatiga. Kami disini sepakat agar tunjangan MS tetap dikelola oleh manajamen RSUD dan tetap diberikan kepada pegawai. Untuk nilai nominalnya dihitung berdasarkan tindakan medical service yang dilakukan masing-masing pegawai. Semakin banyak melakukan tindakan MS terhadap pasien, maka tunjangan MS yang diterima bertambah banyak. rata-rata, kami ini menerima tunjangan MS sebesar Rp 1 Juta setiap bulannya,” terang salah seorang pegawai RSUD Salatiga yang menolak disebutkan namanya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kota Salatiga Dokter Agus Sunaryo saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya tidak dalam kondisi tidak aktif.
Sedangkan, anggota Komisi I DPRD Kota Salatiga Suniprat menyatakan, bahwa dengan mencuatnya aksi penolakan pengambilalihan pengelolaan tunjangan MS tersebut, pihaknya menilai bahwa hal itu pasti ada oknum yang menggerakkan. Tidak mungkin, itu muncul dari para pegawai secara langsung. Kalaupun dikelola Pemkot Salatiga, hal itu juga tidak masalah. Karena, RSUD tersebut juga merupakan aset Pemkot Salatiga.
"Bagi saya, siapapun yang mengelola tidak masalah, entah itu Pemkot Salatiga atau tetap RSUD Salatiga. Intinya, pengelolaannya sesuai dengan regulasi yang ada. Harusnya, para pegawai RSUD tidak perlu resah dan menggelar aksi penolakan. Saya yakin pasti ada yang “mengompori”,” kata Suniprat.
Ditambahkan, pihaknya juga meminta kepada Direktur RSUD Kota Salatiga Dokter Agus Sunaryo untuk lebih tegas dalam menyikapi dinamika dan kepentingan yang terjadi di RSUD Salatiga tersebut. Contohnya, seperti dalam rekrutmen karyawan BLU (Badan Layanan Umum) RSUD Kota Salatiga. Dalam proses rekrutmen tersebut, informasinya yang diterima sebanyak 90 orang, namun dalam kenyataannya justru lebih besar dari jumlah itu.
“Mestinya, selaku Direktur RSUD Salatiga jangan mudah distir oleh Dewan Pengawas," tandasnya. (Wid)
Editor : Muza
Laporan : Budi Widjayanto
