.jpeg) |
| Istimewa. |
JAKARTA | HARIAN7.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menyoroti peran krusial Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang gemilang pada tahun 2045. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024 yang digelar di Jakarta pada Kamis (7/3/2024).
Menkeu menilai bahwa untuk mencapai cita-cita Indonesia maju, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi tetapi juga berkualitas. Dia menekankan bahwa produktivitas ekonomi tidak hanya berasal dari kerja keras manusia, tetapi juga dari aset dan lahan yang harus dikelola secara produktif.
"Saya sering menyampaikan bahwa di Indonesia ini orangnya kerja keras, asetnya leha-leha atau tidur. Nah kita harus membangunkan dan make sure bahwa aset dan terutama tanah itu merupakan aset yang luar biasa penting di dalam mendorong kegiatan investasi," ujar Menkeu.
Menurut Menkeu, tantangan terkait agraria dan tata ruang, khususnya yang berkaitan dengan tanah, telah menjadi hambatan bagi masuknya investasi ke Indonesia karena meningkatkan biaya operasional.
"Investasi hanya mau kalau dia tahu lokasinya bener enggak dan lokasinya pasti atau tidak, dan untuk mendapatkannya juga transparan dan kompetitif atau berliku-liku dan tidak pasti. Investor tidak suka ketidakpastian. Diatur boleh, dipungut juga boleh, asal pasti dan jelas. Ini yang perlu untuk kita tata. Kalau kita pungut terlalu tinggi juga mereka akan lihat negara lain," jelas Menkeu.
Menkeu menekankan bahwa kinerja Kementerian ATR/BPN memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia, dan diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kejelasan status tanah bagi investor dan pengusaha.
"Sistem agraria dan tata ruang yang baik penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan karena bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, mendukung upaya pembangunan, pertumbuhan berkelanjutan, dan melindungi lingkungan," tambahnya.
Menkeu menegaskan perlunya memberikan kepastian hukum serta menciptakan tata ruang yang mendukung kegiatan produktif guna mendukung pembangunan dan pemerataan.
"Ini tidak hanya menyangkut investasi, ini juga menyangkut kepastian dari banyak masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang tidak punya aset atau kalau dia punya aset dan ternyata asetnya bodong itu juga akan menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan dan keadilan," paparnya.
Menkeu berkomitmen untuk terus mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugasnya, yang dianggapnya sebagai fondasi penting bagi kemajuan Indonesia ke depan.(Yuan)
