Ganjar Ancam Akan Seret ke Ranah Hukum Bagi Pemalsu SKD Saat Proses PPDB, Tiba-tiba Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas - Ada Apa Ya?

Foto: Istimewa.

SEMARANG,harian7.com - Terkait dugaan adanya Pemalsu Surat Keterangan Domisili (SKD) saat proses PPDB, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ancam akan menyeret ke ranah hukum.

Mendengar ketegasan Ganjar Pranowo tersebut, banyak dari orang tua siswa yang mencabut SKD saat pendaftaran berlangsung.

Dugaan adanya pemalsuan SKD diketahui Ganjar saat sidak proses penerimaan PPDB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Rabu (24/6/2020). Dari laporan panitia, hingga hari ini ada 1.007 pendaftar yang menggunakan SKD mencabut berkasnya.

“Sampai hari ini sudah banyak pak yang mencabut berkas SKD. Sementara ada 1.007 pendaftar yang menggunakan SKD yang cabut berkas untuk mendaftar kembali dengan data yang benar,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan, mengetahui dugaan adanya pemalsu SKD saat proses PPDB, ia  menelpon salah satu orang tua siswa yang mencabut berkas SKD.

Saat kita telepon, orang tua calon siswa berinisial S membenarkan, SKD yang digunakan untuk mendaftar di salah satu SMAN di Pati adalah palsu. Sebab, anaknya menginginkan sekolah di situ, namun jauh dari rumahnya, dan prestasinya pun tak cukup untuk bersaing.

Namun S akhirnya sadar, apa yang dilakukannya itu salah. Setelah diperingatkan oleh panitia PPDB sekolah dan membaca berita, ia memutuskan untuk mencabut berkas SKD anaknya.

“Saya cabut karena takut pak, selain itu memang sudah diingatkan pihak panitia. Saya juga menyadari, bahwa saya salah, jadi saya cabut,”jawab S.

Mendengar pengakuan S,  kita ucapkan terimakasih karena mau sadar dan jujur untuk mencabut berkas SKD-nya. Namun kita  berharap, S tetap mendukung proses belajar anaknya dengan penuh kejujuran.

“Maturnuwun panjenengan jujur (terima kasih anda sudah jujur), panjenengan mbantu luar biasa. Salam buat ananda ya,” ujar gubernur.

Ganjar menerangkan, ada banyak temuan saat dirinya sidak ke kantor Disdikbud Jateng hari ini. Di antaranya terkait sertifikat lomba, zonasi, dan SKD.

“Ternyata setelah Pak Kepala Dinas membuat statemen dan saya juga, kami upload, alhamdulillah mulai ada kesadaran orang menarik SKD. Bahwa hipotesis kami yang menduga ada banyak pemalsuan SKD ada benarnya, bahwa mereka mengada-ada. Buktinya sekarang banyak yang mencabut,” kata Ganjar.

Kepada masyarakat yang menggunakan SKD palsu dan dengan sadar mencabutnya, Ganjar mengucapkan terima kasih. Mereka dengan sadar menyatakan, SKD yang digunakan aspal, asli tapi palsu, karena waktu dan periodenya tidak benar.

“Terima kasih yang sudah mencabut, tapi yang belum saya peringatkan. Ujungnya kalau tidak sesuai tetap kami coret, kasihan yang lain,” tegasnya.

Ganjar juga memerintahkan seluruh Kepala Sekolah di Jateng untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi data. Kalau ada yang tidak benar, pihaknya meminta tidak ragu untuk mencoret.

“Mari kita edukasi anak-anak kita ini untuk jujur. Kami masih memberi kesempatan untuk mencabut dan mendaftar kembali, tapi jangan gunakan SKD yang datanya tidak benar,” tutupnya. (Andi S/rls/Humas Jateng)