Lapaoran : A. Khozin
KENDAL|HARIAN7.COM - Langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Wahyudi dengan menelpon Wakil Bupati Meminta desanya di Fogging dianggap merusak semua usaha yang dilakukan para Petugas Kesehatan Desa ( PKD ) dalam menyadarkan masyarakat pentingnya menjalankan program 3M dalam mencegah terjangkitnya DBD.
"Dumeh dekat dengan Wakil Bupati, main lapor saja tanpa menghiraukan prosedur yang harus dilakukan, jangan di politisir," Keluh salah satu petugas.
"Harusnya dia kerjasama dengan pihak bidan desa dan Puskesmas setempat, untuk melakukan pemeriksaan, setelah hasil laborat dan evaluasinya keluar, baru melaporkan kepada Dinas, itupun kalau memang hasilnya positive terjangkit" papar petugas dengan geram.
"Akhirnya masyarakat akan enggan menjalan program dari pihak kami, masyarakat beranggapan, cukup telpon pak Wakil Bupati, semuanya sudah beres, tak perlu ada kesadaran dari warga," sela yang lain dengan ketus.
"Bagaimana Mungkin orang sakit typus, tiba-tiba saja telpon Wakil Bupati minta desanya di fogging, padahal tidak ada satupun warga yang terjangkit DBD," terangnya dengan kesal.
Mendengar hal itu, harian7.com mencoba menghubungi pihak Puskesmas Singorojo 02 untuk mengkonfirmasi peristiwa langka tersebut.
Dalam pertemuan tersebut selain Kapus Anik Eko Sulistyawati, hadir juga Ka TU, Arie Budiayanti, Diana Ratnasari, bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu prilaku, Dr. Iwan Hendry, Bidan Desa Melly Rahmawati, dan Dhian Ika Wijayanti Kordinator P2 Perawat serta Uci Wulandari Pelaksana DBD.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Puskesmas Aniek menerangkan tentang prosedur yang seharusnya dilakukan ketika ada warga yang terjangkit DBD.
Sesuai rekomendasi Depkes RI, setiap kasus DBD yang dilaporkam harus segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan lainnya untuk mencegah penyebarluasan atau mencegah terjadinya KLB.
Penyelidikan epidemiologi demam berdarah dengue merupakan kegiatan pencarian penderita atau tersangka lainnya, serta pemeriksaan jentik nyamuk penular DBD dirumah penderita atau suspeck dan 20 rumah-rumah sekitarnya dalam radius sekurang¬kurangnya 100 meter. Juga pada tempat umum yang diperkirakan menjadi sumber penularan penyakit.
Tujuannya utama kegiatan ini untuk mengetahui ada tidaknya kasus DBD tambahan serta terjadinya potensi meluasnya penyebaran penyakit padad wilayah tersebut.
Aniek juga menambahkan Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan indikator ukuran kepadatan jentik yaitu: angka bebas jentik (ABJ), house index (HI), container index (CI) dan bruteau index (BI). HI lebih menggambarkan penyebaran nyamuk di suatu wilayah tertentu, Apabila HI kurang dari 5% menunjukkan kecepatan penularan DBD cukup, sedangkan bila lebih 5% berarti potensial terjadi penularan DBD.
Hasil penyelidikan epidemiologi akan menentukan langkah selanjutnya dalam pemberantasan penyakit DBD.
Selanjutnya Pihak Puskesmas melaporkan ke Dinas Kesehatan yang akan melakukan tindakan seperti fogging atau tidak fogging, dan pokja DBD serta masyarakat melakukan PSN-DBD dengan gerakan 3 M. Tindakan penanggulangan KLB dilakukan bersama kegiatan penyelidikan epidemiologi, penggerakan PSN DBD dengan abatisasi, fogging focus dan fogging massal," kata Kapus Aniek kepada harian7.com, Selasa 31/01/23.
"Pelaksanaan fogging ini bila tidak tepat sasaran justru akan membahayakan masyarakat, Jentik nyamuk akan jadi resistant terhadap obat, apalagi fogging di lakukan pada sore hari, sangat tidak efektif," imbuhnya
Ketika harian7.com mendatangi balaidesa untuk konfirmasi terkait peristiwa itu, ternyata Wahyudi tidak berada di kantor.
"Beliau tidak ada di kantor," ucap salah satu perangkat desa.
"Saya tidak berani memberikan keterangan apapun mas, sebab itu diluar kewenangan saya, takut nanti disalahkan," imbuhnya dengan memohon maaf.
