 |
| Presiden RI Ir H Jokowidodo. |
Editor: Shodiq
JAKARTA,harian7.com - Penyaluran bantuan perlindungan sosial penanganan Covid 19 untuk dipercepat, terutama Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian disampaikan Presiden RI Ir H Joko Widodo, usai pimpin Sidang Kabinet, secara daring, Senin (05/07/2021).
Disampaikanya, penguatan program perlindungan sosial dan dukungan kepada UMKM dilakukan untuk membantu masyarakat selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Sementara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perlindungan sosial tersebut adalah instruksi Presiden agar dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama PKH untuk dimajukan triwulan ketiga.
"Ini bisa dibayarkan di bulan Juli sehingga bisa membantu masyarakat,” kata Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu menjelaskan, target penerima kartu sembako dinaikkan dari semula 15,93 juta menjadi 18,8 juta. Penyaluran juga dipercepat pada awal Juli 2021.
“Dan bantuan tunai untuk 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selama 2 bulan akan dibayarkan pada bulan Juli ini. Tadi Bapak Presiden bahkan meminta minggu ini. Ini sekarang yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial,” ujar Menkeu.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga dipercepat untuk membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak Covid 19. Pemberian BLT desa yang saat ini mencapai 5 juta KPM dinaikkan menjadi 8 juta KPM dan diakselerasi pada Juli 2021.
Untuk pogram kartu prakerja, Presiden meminta untuk segera dilakukan penyerapan pada bulan Juli ini. Sementara, bantuan kuota internet diberikan kepada 27,67 juta kepada pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Perpanjangan diskon listrik diberikan kepada 32,6 juta pelanggan hingga September 2021.
“Kami melihat bahwa untuk pelaksanaan PPKM ini perlu tambahan anggaran, terutama perpanjangan diskon listrik. Diskon listrik diberikan kepada 32,6 juta pelanggan akan diperpanjang yang tadinya 6 bulan menjadi 9 bulan, berarti sampai dengan September. Untuk itu, akan diperlukan tambahan alokasi Rp1,91 triliun,” tutup Menkeu. (YUAN/RIL)
