 |
| ist. |
BOYOLALI,harian7.com - Keberadaan stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek dibanding seusianya menjadi pekerjaan rumah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali. Demikian diungkapkan Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, saat memberikan sambutan pada acara Rembug Stunting yang digelar di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali pada Selasa (15/6/2021).
Disampaikanya, masalah ini dapat disebabkan berbagai faktor, seperti asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan lahir rendah (BBLR).
Maka untuk mewujudkan Kabupaten Boyolali bebas stunting, maka dibutuhkan komitmen semua pihak untuk terlibat dalam menekan stunting di Kota Susu.
"Untuk mengatasi kegagalan pertumbuhan tubuh dan otak pada anak. Maka langkah ini, saya kira akan menjadikan upaya langkah kebersamaan kita, ketika bagaimana Boyolali mau dan mampu untuk berkomitmen menurunkan angka-angka persoalan stunting di Kabupaten Boyolali,” ungkap Bupati.
Bupati Said juga membacakan Komitmen Bersama Menuju Boyolali Bebas Stunting untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing dan ditandatangani seluruh pihak yang terlibat. Adapun isi komitmen bersama tersebut yaitu; mengawal pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting setiap tahun, mengupayakan peningkatan kualitas layanan intervensi spesifik dan sensitif pada sasaran keluarga 1000 HPK dan sasaran prioritas penurunan stunting lainnya.
Selanjutnya yaitu mengawal alokasi anggaran di APBD, dana desa atau kelurahan, serta memanfaatkan sumber dana lainnya untuk percepatan pencegahan penanganan stunting.
Dan yang terakhir berupaya menurunkan angka stunting sebesar tiga persen setiap tahunnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Ratri S. Survivalina mengatakan stunting merupakan masalah jangka panjang yang menyangkut masa depan bangsa. Jika hal ini tidak diintervensi sejak awal oleh semua pihak, akan menimbulkan penurunan kualitas generasi penerus bangsa. Terdapat dua intervensi yang dilaksanakan, yaitu intervensi spesifik wilayahnya di jajaran kesehatan dan intervensi sensitif wilayahnya lintas sektor.
“Untuk intervensi spesifik, itu daya ungkitnya hanya 30 persen, jadi seberapapun baik program kita, daya ungkitnya hanya 30 persen. Sedangkan kalau yang intervensi secara sensitif, dayang ungkitnya 70 persen,” tegas Lina. (Sury/DB)
