Iklan

Iklan

,

Tag Populer

Label

Kategori

Politics
Lihat Semua

Baca Juga

Technology
Lihat Semua

Fashion
Lihat Semua

Sports
Lihat Semua

Entertainment
Lihat Semua

Sport

Tekno

Berita Utama

Populer Tahun ini

Photos
Lihat Semua

Populer Minggu ini

Populer Bulan ini

Channels TV
Lihat Semua

Kategori Berita

Headline

Notification

Iklan

Last Year

Last Week

Last Month

Iklan

Diduga Proyek Dimonopoli, Ratusan Kontraktor Geruduk Kantor Bupati

Senin, 21 Juni 2021, 13:49 WIB Last Updated 2021-06-21T06:49:34Z

Pewarta : Rusmono

Editor     : Abdurrochman

CILACAP, Harian7.com - Ratusan kontraktor dari berbagai aliansi yang ada di Kabupaten Cilacap melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Cilacap. Mereka menuntut keadilan pelelangan tender yang transparan.


Aksi damai yang digelar Senin, (21/06/2021) dengan melakukan longmach dari eks Batalyon menuju gerbang kantor Bupati sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan 'Kalau sudah tau pemenangnya, kenapa harus dilelang', 'Kami minta ULP yang bersih dan transparan, jangan memenangkan perusahaan yang kasih duit doang', 'Kalau begini Cilacap mau dibawa kemana dan lain-lain.

Akhirnya 10 perwakilan Kontraktor diijinkan masuk untuk beraudensi setelah sebelumnya sempat bersitegang antara kontraktor dan penjaga gerbang lantaran yang diperbolehkan masuk mewakili mereka hanya 5 orang.

Saat absen di gerbangpun para kontraktor juga bersitegang dengan penjaga karena kontraktor yang sudah mengetahui situasi saat ini sedang ada wabah Covid-19, aka para kontraktor sudah swab mandiri di beberapa rumah sakit, namun saat akan masuk, mereka disuruh swab ulang. Secara otomatis hasil swab mandiri dari rumah sakit tidak berlaku.

Begitu juga saat perwakilan kontraktor masuk ke ruang Sekda, penjaga bersitegang dengan wartawan, pasalnya wartawan yang boleh meliput hanya satu orang dengan alasan ruangan tidak memadai.

Dengan kejadian tersebut, tugas jurnalis sudah dikebiri. Dalam melakukan tugasnya wartawan dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 dan kode Etik Jurnalistik. Menghalang-halangi tugas jurnalis sama saja melanggar Undang-undang, sehingga wartawan tidak dapat meliput audensi antara perwakilan kontraktor dan pihak pemerintah. (*)

Iklan