Pewarta : A. Ali
CILACAP, Harian7.com - Pelantikan Kepala Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Cilacap terkesan dipaksakan, pasalnya pelantikan dilaksanakan dua hari sebelum lebaran hari raya Idul Fitri 1442 H.
Sedikitnya ada 63 orang PNS yang dilantik pada Selasa, (11/05/2021) oeh Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji untuk mengisi kekosongan Kepala Sekolah, Pejabat Eselon, Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/132/2021, Keputusan Bupati Nomor 821.2/134/2021, Pegawai Negeri Sipil dialihtugaskan untuk jabatan Administrator dan Pengawas, Kepala Sekolah Negeri serta Penilik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Pelantikan yang terkesan mendesak dan terburu-buru mengingat waktu pelaksanaan mendekati bertepatan jelang Hari Raya sehingga memunculkan banyak opini publik.
Sekda Cilacap, Farid Ma'ruf saat ditemui usai pelantikan Delilah, pelantikan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan di masing-masing birokrasi. Ada 63 orang PNS baik dari Kepala Sekolah SD & SMP, Penilik Muda Korwil bidang Pendidikan, Kabid Program Evaluasi BAPPEDA, Kasubbid Penyusunan APBD pada BPPKAD, Sekcam, Kasubbag Penyusunan Program bagian Administrasi Setda, Kasi Sekolah Menengah Pertama Dinas P & K serta Kasi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Dinas P & K di lingkungan Pemkab Cilacap dilantik.
"Kenapa kita gelar pelantikan secepatnya karena kekosongan dirasa sudah cukup lama, semakin cepat kekosongan terisi maka semakin memperlancar pekerjaan di birokrasi masing-masing, seperti halnya di BPPKAD atau BAPPEDA, Sekarang jamannya perencanaan, seandainya Kabid Perencanaannya kosong hingga sampai lama tidak terisi kan malah jadi repot," katanya.
Jadi, lanjut Sekda kita tidak ada maksud dan unsur apapun terkait pelantikan termasuk pengangkatan dan pelantikan Kepala Sekolah yang memang sudah lama direncanakan, tetapi baru sekarang ini dilaksanakan. Pertimbangan kita justru jangan sampai pelantikan Kepala Sekolah selepas lebaran, makanya kita percepat sebelum lebaran mengingat masalah ijasah dan sebagainya.
Sementara, Kepala P & K Kabupaten Cilacap, Budi Santoso, mengatakan, nilai adalah salah satu dari sekian aspek, jadi tidak hanya satu nilai diklat, masih ada beberapa aspek atau banyak hal yang harus dilihat dari setiap calon Kepala Sekolah.
"Diklat salah satu komponen dari berbagai faktor lengkap sesorang diangkat menjadi Kepala Sekolah. Yang lulus dari diklat juga belum tentu langsung diangkat, tetapi menunggu yang pensiun," katanya, Kamis (20/05/2021).
Pengajuan dari Dinas P & K semuanya usser semisal salah satu ada yang lolos untuk komponen lain yang menentukan adalah bapak Bupati. Beliau yang mempunyai kewenangan untuk menentukan masing-masing usser nilai diklat dari pusat, tetapi untuk melantik siapa saja yang diangkat juga itu wewenang Bupati.
"Rajin di MKKS, rajin di MGMP, rajin di Kepramukaan, rajin di lingkungan, karakternya bagaimana kerjasamanya seperti apa itu merupakan komponen," tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan, diklat pinter, akan tetapi di lingkungan tidak mendukung itu kurang spesifik. Keberatan ya wajar saja yang penting adalah sabar pada saatnya nanti ada peluang, toh yang pensiun juga banyak.
"Untuk kelulusan kemarin yang diangkat saja baru dua orang dan yang lulus diklat juga belum tentu langsung diangkat," ujar Budi.
Untuk menjadi Kepala Sekolah, menurutnya syaratnya harus diklat, kalau mengacu dari pusat setahun hanya 5 orang kadang malah kosong, padahal secara regulasi itu harus dan wajib hukumnya. Diklat pusat yakni di LP2KS (Solo) dan itu ujian dulu.
Editor : Abdurrochman
CILACAP, Harian7.com - Pelantikan Kepala Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Cilacap terkesan dipaksakan, pasalnya pelantikan dilaksanakan dua hari sebelum lebaran hari raya Idul Fitri 1442 H.
Sedikitnya ada 63 orang PNS yang dilantik pada Selasa, (11/05/2021) oeh Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji untuk mengisi kekosongan Kepala Sekolah, Pejabat Eselon, Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/132/2021, Keputusan Bupati Nomor 821.2/134/2021, Pegawai Negeri Sipil dialihtugaskan untuk jabatan Administrator dan Pengawas, Kepala Sekolah Negeri serta Penilik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Pelantikan yang terkesan mendesak dan terburu-buru mengingat waktu pelaksanaan mendekati bertepatan jelang Hari Raya sehingga memunculkan banyak opini publik.
Sekda Cilacap, Farid Ma'ruf saat ditemui usai pelantikan Delilah, pelantikan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan di masing-masing birokrasi. Ada 63 orang PNS baik dari Kepala Sekolah SD & SMP, Penilik Muda Korwil bidang Pendidikan, Kabid Program Evaluasi BAPPEDA, Kasubbid Penyusunan APBD pada BPPKAD, Sekcam, Kasubbag Penyusunan Program bagian Administrasi Setda, Kasi Sekolah Menengah Pertama Dinas P & K serta Kasi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Dinas P & K di lingkungan Pemkab Cilacap dilantik.
"Kenapa kita gelar pelantikan secepatnya karena kekosongan dirasa sudah cukup lama, semakin cepat kekosongan terisi maka semakin memperlancar pekerjaan di birokrasi masing-masing, seperti halnya di BPPKAD atau BAPPEDA, Sekarang jamannya perencanaan, seandainya Kabid Perencanaannya kosong hingga sampai lama tidak terisi kan malah jadi repot," katanya.
Jadi, lanjut Sekda kita tidak ada maksud dan unsur apapun terkait pelantikan termasuk pengangkatan dan pelantikan Kepala Sekolah yang memang sudah lama direncanakan, tetapi baru sekarang ini dilaksanakan. Pertimbangan kita justru jangan sampai pelantikan Kepala Sekolah selepas lebaran, makanya kita percepat sebelum lebaran mengingat masalah ijasah dan sebagainya.
Sementara, Kepala P & K Kabupaten Cilacap, Budi Santoso, mengatakan, nilai adalah salah satu dari sekian aspek, jadi tidak hanya satu nilai diklat, masih ada beberapa aspek atau banyak hal yang harus dilihat dari setiap calon Kepala Sekolah.
"Diklat salah satu komponen dari berbagai faktor lengkap sesorang diangkat menjadi Kepala Sekolah. Yang lulus dari diklat juga belum tentu langsung diangkat, tetapi menunggu yang pensiun," katanya, Kamis (20/05/2021).
Pengajuan dari Dinas P & K semuanya usser semisal salah satu ada yang lolos untuk komponen lain yang menentukan adalah bapak Bupati. Beliau yang mempunyai kewenangan untuk menentukan masing-masing usser nilai diklat dari pusat, tetapi untuk melantik siapa saja yang diangkat juga itu wewenang Bupati.
"Rajin di MKKS, rajin di MGMP, rajin di Kepramukaan, rajin di lingkungan, karakternya bagaimana kerjasamanya seperti apa itu merupakan komponen," tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan, diklat pinter, akan tetapi di lingkungan tidak mendukung itu kurang spesifik. Keberatan ya wajar saja yang penting adalah sabar pada saatnya nanti ada peluang, toh yang pensiun juga banyak.
"Untuk kelulusan kemarin yang diangkat saja baru dua orang dan yang lulus diklat juga belum tentu langsung diangkat," ujar Budi.
Untuk menjadi Kepala Sekolah, menurutnya syaratnya harus diklat, kalau mengacu dari pusat setahun hanya 5 orang kadang malah kosong, padahal secara regulasi itu harus dan wajib hukumnya. Diklat pusat yakni di LP2KS (Solo) dan itu ujian dulu.
"Dasar pertimbangan calon yang baru diklat tetapi langsung diangkat dan dilantik menjadi Kepala Sekolah yaitu karena ada faktor lain termasuk pertimbangan profesional dinas, prestasi, berkontribusi dalam segala kegiatan, Kepramukaan, Pembinaan karakter dan lain lain, dari penilaian itu nanti di konversi dan semuanya melalui proses yang sangat panjang," pungkasnya. (*)
