 |
| Suasana saat acara pelantikan berlangsung. |
Penulis: Budi S / Salsabiila
NGAWI,harian7.com - DPRD Kabupaten Ngawi menggelar sidang paripurna, dengan agenda tunggal pengucapan sumpah/janji Ketua DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan periode 2019 - 2024.
Pelantikan dalam rapat paripurna ini berlangsung di Gedung DPRD Lantai II, Kabupaten Ngawi ,Jawa Timur, Senin, (12/4/2021).
Adapun Ketua DPRD Kabupaten Ngawi yang dilantik yakni Heru Kusnindar menggantikan Dwi Rianto Jatmiko yang sebelumnya mengikuti Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 lalu.
Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Anggota DPRD, pejabat dari lintas OPD, dan undangan lainnya.
Bupati Ngawi Ony Anwar dalam sambutannya, mengatakan, DPRD Kabupaten Ngawi sebagai bagian yang utuh dari Pemerintahan memiliki kalaborasi yang patut kita komitmenkan bersama dalam mengawal program-program kerja terutama visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ngawi.
Dimana visinya adalah mewujudkan masyarakat Ngawi yang mandiri, berakhlak, berdaya saing dengan semangat gotong royong dan harmonisnya hubungan estafet kepemimpinan Kabupaten Ngawi berlangsung dengan baik. Sehingga kedepannya masyarakat tinggal menunggu hasil dari kerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas apa yang menjadi permasalahan di Kabupaten Ngawi.
"Ketua DPRD harus mampu memimpin seluruh keluarga besar DPRD kabupaten Ngawi dengan baik, ber integritas, semangat dan tanggung jawab yang luar biasa," terang Ony Anwar.
Dalam kesempatan yang sama Ony Anwar juga mengatakan, ketika sudah menjadi keluarga besar DPRD, akan membutuhkan ruang untuk menjembatani komunikasi atau apapun bentuknya yang nanti justru akan bisa mengeratkan hubungan agar lebih professional.
Ketua DPRD terpilih Heru Kusnindar ketika ditemui harian7.com menerangkan,"Hari ini ke depan kita tetap on the track sesuai program yang sudah disusun temen-temen satu tahun dan di breakdown dalam bentuk kegiatan setiap bulannya".
Heru menambahkan terkait fungsi legislasi dan budgeting memastikan untuk tidak menambah program baru yang bermuara pada kebijakan, dan terbitnya peraturan daerah. Meski demikian pihaknya tetap fokus pada kegiatan wajib seperti SOTK dan RPJMD.(*)
