 |
| Istimewa. |
Laporan: Bang Nur
SALATIGA,harian7.com - KPK mengajak jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menguatkan kembali nilai-nilai integritas dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Hal itu diungkapkan Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, saat berkunjung ke kantor DPP PSI di Jakarta Pusat, Jumat (16/4/2021).
Disampaikan Wawan, nilai antikorupsi itu harus diberikan sejak PAUD sampai maut menjemput. Jaminan orang tidak korupsi tidak ada. Orang yang sudah diberikan penghargaan antikorupsi masih bisa korupsi.
“Jadi yang diinsersikan pendidikan antikorupsi bukan hanya siswa saja, tapi juga gurunya,"tandasnya.
Wawan menjelaskan tujuan kunjungannya beserta jajaran ke DPP PSI adalah untuk mendorong komitmen PSI menerapkan Sistem Integritas Partai Politik. Harapannya, implementasi SIPP akan memelihara nilai-nilai integritas di internal partai.
KPK merekomendasikan partai untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan politisi, membentuk sistem rekrutmen yang berstandar, sistem kaderisasi berjenjang dan terlembaga, pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta terbangunnya demokrasi internal partai.
"KPK berharap PSI berkomitmen mengisi Tools of Assessment (ToA) yang ada dalam SIPP dan PSI dapat memasukkan materi antikorupsi dalam sesi-sesi pelatihan kepada kader-kadernya. Sumber KPK,"pungkas Wawan.
 |
| Ketua DPD PSI Kota Salatiga Anden Narasabda saat membagikan paket sembako.(Foto: Dokumen harian7.com) |
Menanggapi itu, Ketua DPD PSI Kota Salatiga Anden Narasabda menyampaikan sangat sependapat jika nilai antikorupsi itu harus diberikan sejak PAUD sampai maut menjemput.
"Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis siswa.Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal,"tandas Anden, saat ditemui harian7.com, Sabtu (17/4/2021).
Diungkapkan Anden, untuk itu seperti disampaikan DPP PSI, untuk melahirkan calon pemimpin yang jujur, maka kami tandaskan untuk calon legislatif tidak ada mahar sepeserpun.
"Kita ingin memunculkan calon - calon pemimpin yang pro dengan masyarakat. Maka dengan tidak adanya mahar, itu salah satu upaya untuk melahirkan calon pemimpin yang jujur dan bersih,"ungkapnya.
Ditambahkan Anden, dari awal DPP PSI pada umumnya dan DPD PSI Salatiga kususnya, selalu mengatakan bahwa PSI membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat yang ingin menjdi anggota legislatif dan sekali lagi kita sampaikan tidak ada mahar.
"Maksud dan tujuan tersebut supaya bisa lebih menjujung tinggi kesejahteraan masyarakat dan menekan tingkat tindakan pidana korupsi."
"Tak sampai disitu saja PSI selalu menyelenggarakan kaderisasi dari tingkat bawah sampai atas,"pungkas Anden.(*)
