SEMARANG, Harian7.com - Pemprov Jateng serius evaluasi efektifitas program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan mengundang OJK Kantor Regional 3, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, sebagai upaya untuk mensinergikan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 2021.
Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Aman Santosa mengatakan perbankan di Jawa Tengah masih menunjukkan kinerja baik di tengah Pandemi Covid-19.
"Pertumbuhan kredit perbankan posisi Desember 2020 mencapai 2,01%, lebih baik dari pertumbuhan kredit nasional yang terkontraksi sebesar -2,31%, dan NPL perbankan Jawa Tengah masih terjaga sebesar 4,87%. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan 11,18%," ujarnya, Selasa (16/2).
Selain itu, lanjutnya, program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Jasa Keuangan di Jawa Tengah terus berjalan.
Menurutnya, Hingga 15 Januari 2021 restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp61,34 triliun dari 1,23 juta rekening.
"Untuk perusahaan pembiayaan, tercatat restrukturisasi mencapai Rp16,67 triliun dari 512.970 debitur. Penyaluran Penempatan Uang Negara pada bank umum milik pemerintah dan Bank Jateng telah mencapai Rp42,63 triliun kepada 912.172 rekening,"jelasnya.
Dia menuturkan industri jasa keuangan terus berkontribusi dalam memulihkan perekonomian nasional di masa panedmi yang belum diketahuikapan berakhir.
Dia menambahkan, Sebagai acuan bagi seluruh pelaku industri keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan sektor jasa keuangan, pihaknya telah menyusun Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dengan tema Memulihkan Perekonomian Nasional Serta Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan.
"Master plan tersebut fokus pada tiga area yaitu Penguatan Ketahanan dan Daya Saing, Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan, dan Akselerasi Transformasi Digital,"terangnya.
Sementara, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Tengah, Peni Rahayu berharap program-program pemulihan ekonomi dapat berjalan efektif.
"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memonitor dan mengevaluasi penerapannya,"pungkasnya.
