• Jelajahi

    Copyright © HARIAN 7 - Sumber Informasi dan Mitra Bisnis Anda
    www.harian7.com

    Adv

    Kejaksaan & Pengadilan Negeri Cilacap Canangkan Bersama Pembangunan Zona Integritas

    Abdurrochman
    Jumat, 26 Februari 2021, 1:47:00 AM WIB Last Updated 2021-02-26T10:41:48Z

    Pewarta : Rusmono Kepala Biro Cilacap

    Editor : Abdurrochman


    CILACAP, Harian7.com
    – Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap mencanangkan bersama pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021. Pencanangan pembangunan ZI ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui pelayanan yang professional dan bersih bebas dari pungutan liar (pungli).


    Penandatanganan Zona Integritas dilaksanakan Kamis, (25/02/2021) di ruang sidang Wijaya Kusuma Pengadilan Negeri Cilacap dihadiri Bupati Cilacap, H. Tatto Suwarto Pamji,  Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nur Hidayat, Dan Lanal Cilacap, Letkol Laut (P) Bambang Marwoto, PSC, M.S, Dandim 0703/Cilacap, Letkol lnf. Andi Afandi, S.I.P, Kabag Ren Polres Cilacap, Kompol Agus Subiyanto, A.Md, SH, MM, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Timotius Tri Ari Mulyanto, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Sukri Sulimin, SH, MH, Wakil Ketua Pengadian Agama Cilacap, Drs. H. Asrori, SH, MH, Kepala Rupbasan Cilacap, Wahyu Budi Heri Yanto, Ketua Aspekindo, Panji Widodo, SH, MH, dan Ketua Peradi Cilacap, Sarijo, S.H.MH.


    Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilacap, Timotius Tri Ari Mulyanto, SH, MH menyatakan, mungkin baru kali ini ada pencanangan bersama-sama, namun dengan adanya kebersamaan ini, harapannya kita akan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada.


    “Harusnya Kejaksaan Negeri sudah WBK dari dulu, untuk itu kami bersama-sama menggandeng Pengadilan Negeri untuk mewujudkan zona integritas dan ini akan menjadi satu visi penegakan hukum yang bersih, karena benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum adalah Pengadilan,” katanya.


    Dia menjelaskan, saya berpandangan, tanpa adanya komitmen, kita tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan kita dalam mewujudkan zona integritas. Dan agar acara ini tidak hanya menjadi acara seremonial saja, tapi kita harus berubah dan ini kesungguhan dan niat kami bersama kawan-kawan yang lain, sebagai aparat penegak hukum seyogyanya harus WBK.


    “Kejaksanaan Negeri Cilacap ingin mewujudkan sebagai suatu lembaga yang bersih dan berwibawa. Memang itu sulit dan banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi di antaranya sarana dan prasarana yang sangat kurang,” tandas Kajari.


    Namun, lanjutnya dengan adanya upaya kordinasi dengan pemerintah daerah, maka direncanakan kantor Kejaksaan akan direlokasi ke Tritih, Kcamatan Jeruklegi. Dengan adanya keinginan perubahan, kami akan melakukan pendekatan secara humanis kepada masyarakat dalam hal pelayanan, dan kami menyediakan pelayanan aduan masyarakat secara online.


    “Berkaitan dengan pelayanan, kami mohon doa dan dukungannya dalam upaya kami mewujudkan hal tersebut, slogan kami adalah satu hati melayani, bersama kita bisa,” tegasnya. 


    Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Sukri Sulimin, SH, MH dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Bupati, Ketua DPRD, Kajari, Danlanal, Dandim dan para tamu yang tidak bisa disebut satu persatu.


    “Selaku tuan rumah, saya mensheting ruangan, sehingga ruangan dibatasi karena masih dalam kondisi Covid-19, maka kita harus menjaga Prokes,” katanya.


    Lebih lanjut dijelaskan, Pengadilan Cilacap sudah kedua kali melakukan pencanangan bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pertama tahun 2019 dan kedua tahun 2021 keduanya diusulkan ke Tim Penilai Nasional tapi gagal.


    “Kita Mahkamah Agung harus merubah Paradigma dari kekuasaan menjadi humanis,” tandasnya.


    Pengadilan Negeri Cilacap, menurutnya telah membuat aplikasi Ecourt yakni aplikasi yang mencegah sentuhan langsung dengan perkara pembayaran, sehingga pembayaran dilakukan melalui bank, kemudian melakukan registrasi.


    “Pengadilan Cilacap peringkat 1 Ecourt  se-Indonesia dan peringkat 9 masalah gugatan, serta untuk ruang sidang utama akan dirubah menjadi ruang elektronik. Pengadilan Negeri Cilacap telah meluncurkan tiga aplikasi online yaitu PTSP (bisa memantau lewat live streaming), perpanjangan Penahanan secara online, dan penyitaan serta pengeledahan secara online, sehingga setiap Polsek bisa memantau dan mengakses,” ungkapnya.


    Sementara, Bupati Cilacap, H. Tatto Suwarto Pamuji dalam sambutannya mengatakan, hari ini kita menghadiri acara pencanangan bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).


    “Saya secara pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1A yang telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBBK),” katanya.


    Dia berharap, pencanangan zona integritas ini dapat dijadikan sebagai langkah awal bagi kita semua untuk mendorong percepatan pelaksanaan seperti kita ketahui bersama, bahwa berdasarkan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pedoman Pembangunan zona intergritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah.


    “Zona Integritas diartikan sebagai predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelas Bupati.


    Pembangunan Zona Intergritas, menurutnya meliputri 6 area perubahan, yakni perubahan bidang manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.


    “Pembangunan Zona Intergritas tidak dapat dilakukan oleh sebagian pihak dalam instansi, namun perlu kerja sama dan komitmen bersama dari semua komponen instansi. Sumber daya aparatur merupakan salah satu penggerak utama bagi upaya percepatan reformasi birokrasi di Indonesia,” ungkapnya.


    Lebih lanjut Bupati mengatakan, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, harus kita akui bersama bahwa saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan di bidang sumber daya aparatur seperti kompetensi, kapabilitas, integritas, perilaku negatif maupun permasalahan-permasalahan lain.


    “Perilaku dan permasalahan ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi dan menjadikan birokrasi dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka inkonsisten dan lain-lain,” jelasnya.


    Melalui kesempatan ini, lanjut Bupati saya juga berharap agar Pengadilan Negeri Cilacap mampu bersinergi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Penataan demi penataan harus terus dilakukan, tidak saja dari sisi manajerial, sumber daya manusianya tetapi juga sarana dan prasarananya, termasuk berbagai faktor pendukungnya. 


    “Jajaran Pengadilan Negeri Cilacap juga harus mampu meningkatkan kinerja Organisasi, profesionalisme dan produktifitas kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui pelayanan yang optimal, pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan nyaman,” tandasnya.


    Dia menegaskan, dalam kesempatan ini, tidak henti-hentinya saya minta kepada jajaran Pengadilan Negeri Cilacap untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga mereka memperoleh kepuasan atas pelayanan yang diberikan, seperti keramahan, tepat waktu, disiplin kerja dan sebagainya.


    “Besar harapan saya dan tentunya harapan seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap, agar Pengadilan Negeri Cilacap sebagai instansi pelayanan publik benar-benar terwujud dan terimplementasikan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.


    Bupati juga mengapresiasi komitmen jajaran Pengadilan Negeri Cilacap untuk terus memberikan pelayanan terbaik, salah satunya melalui pencanangan zona iIntegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.


    “Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Cilacap yang telah berperan aktif dalam mendukung kesuksesan berbagai program pembangunan di Kabupaten Cilacap, dan saya minta apa yang sudah dilakukan selama ini untuk ditingkatkan lagi dimasa-masa mendatang, sebagai salah satu implementasi kebijakan Bangga Mbangun Desa, dalam mewujudkan Kabupaten Cilacap yang semakin sejahtera secara merata,” pungkasnya.


    Acara diakhiri dengan penandatanganan piagam pencanangan bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM). (*)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini