Laporan : Shodiq
SEMARANG, harian7.com - Banjir yang melanda Kota Semarang mulai hari sabtu - Selasa ini, membuat aktifitas masyarakat menjadi tidak nyaman.
Menanggapi kejadian tersebut, anggota DPRD Kota Semarang Fraksi PKS Jauhar Awaluddin, saat di temui harian7.com di rumahnya Bukit Emerald Kel Meteseh Kec Tembalang Kota Semarang , Selasa (9/2/2021) sore mengatakan, bahwa ia menilai penyebab banjir tersebut diantaranya di samping curah hujan yang tinggi juga adanya kirimin air dari daerah atas.
"Tidak mungkin ada akibat tidak ada sebab. Salah satu penyebabnya, saya melihat banyaknya perumahan di daerah atas pohon di tebang akibatkan gundul, akhirnya daya serap air berkurang. Sebagai gantinya, saya meminta pemerintah untuk menggalakkan penanaman pohon di daerah atas dan bantaran sungai," ungkapnya.
Jauhar menambahkan, ia menekankan agar pemerintah tidak mudah memberikan ijin kepada developer dalam mendirikan perumahan.
" Ketika ada pembangunan perumahan baru atau lama yang PT masih jalan, Pemerintah harusnya menekan kepada pengembang untuk membuat sumur resapan. Karena dengan adanya sumur resapan bisa mengurangi air melimpah juga berfungsi sebagai cadangan air tanah," tegasnya dengan gamblang.
"Septic tank bukan sumur resapan.Pengembang jangan mikir untung saja.Di daerah Rowosari malah ada pengembang mau bangun perumahan di bantaran sungai. Ini juga tidak di benarkan menurut regulasi. Di perumahan saya dan perumahan - perumahan di bawah PT. Jaya Metro juga tidak ada sumur resapan.Perumahan Bukit Kencana Jaya ada embung kecil tapi tidak di manfaatkan," imbuhnya.
Lebih lanjut mantan Ketua RW ini menjelaskan, bahwa dia bersama anggota DPRD Kota Semarang hari ini telah melaksanakan monitoring di 31 titik banjir di antaranya Kec Semarang Utara, Kec Genuk ,Kec Gayamsari ,Ngaliyan dan Mangkang.
"Sampai sekarang (Selasa 9/2-red) Kaligawe dan Genuk paling parah , susah untuk surut," pungkasnya.
Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Indonesia Corruption Investigation (ICI) Dr Krisnha D Darumurty SH MH melalui Kabid Humas M Nur Aini berharap Aparat penegak hukum dan intansi terkait untuk segera mengambil tindakan hukum kepada Developer Perumahan yang dengan sengaja melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian masyarakat umum.
" Kami (ICI-red) mengharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas kepada Developer yang dengan sengaja melnggar hukum sesuai aturan UU RI NO 1 2011Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman," harapnya.
" Tidak lama lagi kami juga akan layangkan aduan ke APH terkait para pengembang nakal yang tidak melengkapi 40 % Prasarana Sarana Utilitas (PSU) karena hal itu merupakan kewajiban Developer sebagaimana Perwali 16 Tahun 2020 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyediaan Penyerahan dan Pengelolaan dan Utilitas Kawasan Perumahan. Di Perda Kota Semarang No.6 Tahun 2015 juga jelas regulasinya," Urainya.
ICI juga menegaskan, jika dalam penerbitan ijin perumahan ada unsur KKN, KPK untuk segera turun ke lapangan.
" Jika di temukan ada unsur kolusi dan korupsi , KPK harus turun tangan," Pungkasnya.
Sementara itu Grand Manager salah satu PT Developer Perumahan di kawasan Meteseh Kec Tembalang saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp di baca namun tidak di balas. (*)
