Pewarta : Iwan S
Kepala Biro Purbalingga & Banjarnegara
Purbalingga, Harian7.com - Kinerja Pemerintah Desa Kemangkon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dalam hal pelayanan kepada masyarakat akhir-akhir ini menjadi sorotan, khusunya dalam pelayanan perijinan dan tanda tangan.
"Warga juga merasakan kesulitan, manakala Kepala Desa tidak berada di Kantor Desa, bahkan ketika warga kerumah Kades sering tidak ditemuinya. Padahal semestinya Sekdespun mempunyai wewenang menandatanganinya manakala Kades tidak berada di tempat atau berhalangan," katanya, Senin (25/01/2021).
Sebagaimana diketahui bahwa Kades jarang sekali berada di kantornya, satu atau dua kali berangkat, itupun sudah sangat siang. Pernah suatu kali seorang warga (sebut saja : KR) Ke Balai Desa untuk meminta Surat Keterangan, seminggu lebih baru ditandatangani melalui proses yang sangat panjang.
Dan pemberian tandatanganpun dilakukan di luar kantor, di luar jam kerja dan dilakukan di luar desa dengan memaki-maki-nya.
Sementara, warga yang lain juga mengeluhkan Kepala Desa Kemangkon, Sarengat, AMR tidak memfungsikan para perangkat desa secara optimal. Terkait pelayanan kepada masyarakat Kepala Desa cenderung memfungsikan perangkat tidak sesuai dengan Job discriptionnya.
Misal Seorang Kayim bisa jadi difungsikan untuk menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengukuran tanah warga dll. Kepala desa tidak bisa membangun komunikasi dengan perangkat desa lainya dengan baik.
Bahkan menurut penuturan beberapa warga, Kepala Desa tidak pernah melibatkan Kadus 1 dalam berbagai kegiatan. Masyarakat sudah banyak yang mengetahui permasalahan tersebut.
Warga Desa Kemangkon yang lain juga mengungkapkan kekesalannya terkait dengan adanya polemik terkait tambang pasir di wilayahnya. Di Desa Kemangkon sudah sering ada demo terkait penambangan pasir. Warga hanya menuntut pihak tambang mau memperbaiki jalan dahulu supaya layak, akan tetapi pak Sarengat tidak pernah mau menemui warganya walaupun cuma sebentar.
"Padahal kita tahu dia berada dirumah. Masa depan rumahnya ramai orang dia tidak mendengar. Seharusnya sebagai kepala desa bisa momong warga satu desa tanpa membeda-bedakan bukan malah jadi omongan warga," keluhnya.
Saat Harian7.com konfirmasi hal tersebut kepada Kades Kemangkon dia berdalih, selama ini kita melayani masyarakat dengan sangat maksimal sekali. "Memang kalau minta tanda tangan tentang perijinan atau permohonan hutang ke bank agak butuh waktu lama," katanya.
Yang jelas, lanjutnya kita mau evaluasi terkait ijin dan sebagainya agar supaya bisa lebih baik. Kita selalu koordinasi terus dengan sekdes. "Njenengan bisa tanya langsung beliau ada kantor juga, pada intinya saya selaku kepala desa selalu kooperaktif kepada masyarakat desa Kemangkon," pungkasnya.
