Iklan

Iklan

,

Iklan

PPKM Diperpanjang, Jateng 100% Siap Menerapkan

Redaksi
Kamis, 21 Januari 2021, 21:16 WIB Last Updated 2021-01-21T14:24:55Z
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo


SEMARANG, Harian7.com – Jateng siap melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bakal memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari mendatang. Bahkan tak hanya tiga eks karesidenan, seluruh daerah di Jateng siap 100% untuk menerapkannya.


Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan meski belum menerima informasi pasti terkait perpanjangan PPKM, pihaknya tetap siap mendukung pelaksanaan program itu.


"Kami masih menunggu keputusannya, tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya belum menggembirakan. Memang penting untuk mempertimbangkan perpanjangan itu, agar bisa menekan angka positifnya,"ujarnya, Kamis (21/1).


Menurutnya, dukungan dari Kabupaten/Kota terkait penerapan PPKM juga sangat positif. Meski awalnya hanya diberlakukan di tiga eks karesidenan meliputi Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya, namun dalam pelaksanaannya semua Kabupaten/Kota akhirnya menerapkan.


"Sekarang saja seluruh Kabupaten/Kota sudah berpartisipasi, sudah 100%, terakhir Kendal. Jadi kalau nanti diberlakukan perpanjangan, tidak perlu diperluas jangkauannya karena semua sudah melakukan. Solidaritas Bupati/Walikota sangat hebat, karena mereka punya kesadaran sendiri untuk bersama-sama menerapkan PPKM,"jelasnya. 


Dia meminta masyarakat juga ikut mendukung suksesnya program PPKM tersebut. Sebab menurutnya, keberhasilan program ini terletak pada peran serta masyarakat, sambil terus mendorong percepatan program vaksinasi.


"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang,"ujarnya.


Disinggung terkait kesiapan anggaran untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM, Ganjar menuturkan pihaknya masih terus melakukan penjajakan. Pihaknya terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait payung hukum terkait persiapan anggaran itu.


"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi,"pungkasnya. 

Iklan