Ketua DPC PAPDESI KAB SEMARANG H.Sjaichul Hadi,S.Pt
Laporan : Shodiq
UNGARAN, harian7.com - Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi Jawa Tengah bagi masyarakat terdampak Covid-19 yakni Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) pada tahun 2021 secara resmi di hentikan.
Perihal penghentian JPS sembako tersebut tertuang dalam surat edaran dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 465.3/ 071 tertanggal 13 Januari 2021 Perihal : Pemberitahuan Penghentian Bantuan Pangan Masyarakat Terdampak Covid-19 Provinsi Jawa Tengah.
Dengan di hentikanya bantuan berupa paket sembako tersebut, banyak kalangan yang mengkhawatirkan terjadi kecemburuan dan kerawanan sosial di kalangan masyarakat.
Ketua DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia(PAPDESI) Kab Semarang H.Sjaichul Hadi, S.Pt dalam press releasenya kepada Harian7.com Kamis (14/01/2021) mengatakan, bahwa dampak dari di hentikanya bantuan sembako tersebut membuat was- was penyelenggara Pemdes. Dia khawatir akan muncul masalah sosial baru terutama pada masyarakat Desa.
" Kami atas nama pengurus dan anggota DPC Papdesi Kab Semarang sangat mengkwatirkan akan timbulnya masalah kerawanan sosial di tengah - tengah masyarakat," katanya.
Sjaichul Hadi yang juga menjabat sebagai Kades Boto tersebut menambahkan. "Bahwa di Kab Semarang tahun 2020 pemberian BSNT JPS sembako hingga tahap V yakni bulan Agustus - Desember. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah 79.438 KPM. Jika Bantuan Sosial Sembako tersebut dihentikan maka KPM tersebut belum ada solusi lain untuk membantu ketahanan ekonomi / pangan KPM," imbuhnya.
Lebih lanjut Sjaichul menjelaskan, bahwa selain dampak tersebut diatas.Ia kwatir akan muncul potensi masalah baru di Desa dampak pandemi Covid-19.
" Kami selaku Pemdes mengkwatirkan muncul permaslahan lainnya karena : 1.KPM BPNT dan BPNT Perluasan di tahun 2021, cukup banyak yg Non Aktif (alasan belum jelas).
2. KPM BST Kemensos RI 2021 berkurang (ada pencermatan sistem dari Kemensos RI).
3. Kartu BPJS PBI cukup banyak yg Non Aktif (info sementara berkait DTKS)
4. Jika KPM BLT DD tetap atau meningkat maka harus menunda lagi rencana kegiatan Pembangunan dan sebagainya," Jelas dia dengan gamblang.
Lebih tegas dia menyampaikan." Kecemburuan di masyarakat mulai timbul saat ini, karena sejak 12 Januari 2021, KPM BST Kemensos RI sudah mulai menerima Bantuan berupa uang tunai tahap X (ke-10) sebesar Rp300.000/ KPM, sementara, program lainnya belum direalisasikan dan bahkan dihentikan," ujar Sjaichul Hadi
"Dia berharap semoga segera ada solusi," pungkasnya.
Sementara itu, salah satu KPM program JPS sembako Provinsi Jawa Tengah yang tidak bersedia di sebut namanya saat di temui harian7.com, Kamis (14/01/2021) sore menyayangkan di hentikanya bantuan tersebut.
"Saya atas nama rakyat kecil sangat menyayangkan di hentikanya bantuan JPS Sembako Provinsi Jateng.Harusnya kalau di hentikan ya semua program Bansos terdampak Covid-19 ya harus di hentikan biar tidak terjadi kecemburuan sosial. Tetangga saya dengar - dengar dapat BLT DD 300 ribu.Terus saya dapat apa kalau begini," keluhnya.
