Ketiga narasumber saat menghadiri acara prime topic yang diselenggarakan Trijaya FM, dihotel Norman Semarang. Foto (M.Taufiq/harian7.com)
SEMARANG, Harian7.com - Pandemi Covid-19 di Tanah Air belum juga usai. Hingga jumat 4 Desember 2020, secara nasional, total angka positif Covid-19 telah mencapai 563.580 orang.
Selama ini data positif Covid-19 setiap hari terus bertambah dan kemungkinan hari ini pun data positif covid-19 masih terus bertambah. Pandemi ini masih belum jelas kapan akan berakhir. Masyarakat sendiri masih terus bertanya-tanya, kapan mereka bisa beraktivitas normal kembali seperti sebelum pandemi.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman mengatakan bahwa dalam penanganan covid19 pemerintah berperan mendukung anggaran supaya pemerintah dalam.menangani covid serius mulai dari.pemkot aampai dengan kecamatan maupun kelurahan kelurahan berjalan terus.
Menurutnya, Untuk pos di APBD 2020 masing masing OPD hampir 90 persen untuk penanganan covid 19 termasuk anggaran di DPRD.
"Untuk tahun 2021 pun anggaran untuk penanganan covid karena kita tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya covid 19 tapi syukur syukur anggaran tetap disiapkan, harapan kita tahun 2021 pandemi segera berlalu," ujarnya, saat menjadi nara sumber pada Prime Topic Dialig bersama Parlemen Kota Semarang dengan tema " Mengutamakan Keselamatan Rakyat " yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di Ballroom Hotel Noormans,Jalan Teuku Umar no 27, Kota Semarang, Senin (7/12).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam menjelaskan terkait penanganan covid dikota semarang sesuai arahan Kementerian Kesehatan dan BNPB semua yang terkonfirmasi kita lakukan oemeriksaan seperti orang rentan,orang punya riwayat penyakit penyerta juga kita tangani.
Tapi ternyata, lanjutnya, dengan setrategi seperti itu masyarakat juga jenuh, apalagi dengan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PKM).Kita punya parameter dengan protokol kesehatan mulai diwilayah kelurahan dengan menerapkan 3 M dilakukan temen temen dipuskesmas dua minggu sekali.
"Beberapa wilayah dikecamatan atau kelurahan ternyata yang terjadi angka sebaran kasus semakin tinggi,"ucapnya.
Sementara itu, Dosen Fisip Undip Retna Hanani mengungkapkan bahwa kebijakan apapun yang harus dilakukan oleh pemerintah tidak bisa dilakukan secara parsial tapi juaga harus mempertimbangkan konteks kebijakan lainnya.
Menurutnya jumlah sebaran kasus yang besar terjadi pada masyarakat yang tidak taat pada protokol kesehatan.
"Hasil riset ekonomi ditingkat masyarakat menunjukkan hal yang sama ketika situasi ekonomi dibuka, lonjakan kasus terjadi karena adanya aktifitas ekonomi masyarakat," papar Retna.
Dia menambahkam, Apapun kebijakan dilakukan untuk membatasi masyarakat, juga diharapkan menyediakan semacam proteksi bahwa masyarakat tidak.akan terdampak secara signifikan dari pembatasan itu.
"Yang belum dieksplorasi yaitu ketika kita menyuruh masyarakat taat akan protokol kesehatan. Apalagi membatasi aktifitas sehari hari, apakah sudah menyediakan semacam jaring pengaman sosial ? agar mereka tidak mengalami goncangan ekononomi secara signifikan," pungkasnya.
Editor : M.Taufiq
