Iklan

Adv

Bangkit Dari Keterpurukan Akibat Pandemi Covid 19, Pemerintah Siapkan Skenario Pulihkan Ekonomi

Sabtu, 08 Agustus 2020, 1:37:00 PM WIB Last Updated 2020-08-08T06:39:44Z
Foto istimewa.


JAKARTA,harian7.com - Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi nasional sudah terasa sangat besar. Laju ekonomi kuartal I 2020 tercatat 2,97% atau terkontraksi 2,41% dibanding kuartal IV 2019. Kontraksi mendalam juga dihadapi negara-negara lain di dunia. IMF memprediksi kontraksi ekonomi global hingga -4,9%. Bank Dunia mematok angka lebih rendah di kisaran -5,2%.

“Saat ini yang terkena itu masyarakat juga, tidak hanya sektor keuangan. Hit-nya double, di supply dan demand. Darimana demand? Karena kita harus lockdown, bahkan ada beberapa yang tidak boleh kerja. Artinya mereka akan menurunkan konsumsi. Lalu, pada saat yang sama, produksi juga berhenti. Artinya apa? Pressure terhadap supply juga luar biasa besar," ungkap Plt. Kepala Kebijakan Pusat Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Adi Budiarso.

Tak hanya menekan angka pertumbuhan, pandemi berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penduduk miskin bisa bertambah antara 3,02 hinga 5,71 juta orang. Angka pengangguran dapat naik jumlah hingga jutaan. Langkah extraordinary dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi upaya mengatasi kondisi tak menyenangkan ini.

“Supaya tidak terpuruk terlalu dalam dan memakan banyak korban, standar kesehatan harus tinggi, tetapi dari sisi ekonomi, kita memitigasi risikonya juga harus kuat,” tegas pria yang meraih gelar Doctor dari Universitas of Canberra tersebut.

Pendekatan dalam program PEN memberikan stimulus secara komprehensif baik dari sisi demand maupun supply. Dari sisi demand, stimulus bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Bentuknya berupa program perlindungan sosial baik yang bersifat perluasan dari program existing maupun program-program baru.

Program existing meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Sementara itu, program-program baru terdiri atas Bantuan Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non Jabodetak, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan diskon listrik.

“Pertama adalah menyelamatkan kehidupan. Kalau tidak ada penerimaan, mereka tidak bisa makan. Makanya pemerintah jor-joran ke situ,” terang Adi.

Dari sisi supply, pemberian insentif perpajakan dan dukungan untuk dunia usaha ditujukan untuk mempertahankan aktivitas usaha sekaligus meningkatkan produksi nasional.

“Yang menarik, insentif perpajakan ini juga kita dorong untuk kebijakan yang lebih green. Misalnya, investasi baru yang menggunakan energi terbarukan kita kasih support dengan tax holiday,” ujar Adi yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF.

Rentang stimulus yang diberikan mempertimbangkan waktu pandemi Covid-19, dari survival mode hingga recovery mode. Dengan akses bantuan yang luas dan terbuka, diharapkan penanganan efektif dapat dipercepat sehingga ekonomi nasional dapat terhindar dari krisis lebih dalam.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto berpendapat perlu ada monitoring dan evaluasi secara bersama baik Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjaminan Simpanan terhadap kondisi dan perkembangan industri jasa keuangan secara berkala.

Proses monitoring dan evaluasi implementasi PEN kini berjalan rutin. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan POLRI) melakukan monitoring, evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan program-program PEN. Di internal Kementerian Keuangan, proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang.

“Menteri Keuangan waktu itu telah menunjuk Tim Monev PEN yang diketuai Wakil Menteri Keuangan. Di tim itu ada empat sub tim besar,” ungkap Adi.

Proses monitoring dan evaluasi dimulai dari kelompok kerja yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I yang dilakukan setiap hari, laporan ke Wakil Menteri Keuangan setiap 3 hari, dan laporan ke Menteri Keuangan setiap minggu. Dalam setiap jenjang, dibahas perkembangan pelaksanaan program, identifikasi permasalahan, dan perumusan solusi untuk mengakselerasi dan mendorong efektivitas program.(Yuan/rls/kemenkeu)
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Terkini