TV STREAMING HIBURAN MISTERI

Iklan

Adv

Pembakar Hutan di Tengah Pandemi Covid-19 Dihukum Berat, Tegas Kabareskrim

Jumat, 26 Juni 2020, 6/26/2020 05:26:00 AM WIB Last Updated 2020-06-25T22:26:17Z
Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.
JAKARTA,harian7.com – Terkait kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kapolri Jenderal Idham Azis menugaskan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk segera menentukan langkah dan sikap dalam penegakan hukum.

"Kami akan menuntaskan seluruh kasus Karhutla dan berkordinasi dengan pihak kejaksaan agar para pelaku yang sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran hutan diberikan hukuman paling berat atau maksimal sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku,"kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kamis (25/6/2020).

Menurut Listyo hukuman berat pagi pembakar hutan sangat tepat lantaran Indonesia tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Dengan terjadinya Karhutla, maka akan semakin membahayakan dan menyengsarakan masyarakat.

“Menuntaskan kasus-kasus Karhutla dan mengkoordinasikan dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk memberikan hukuman terberat,”jelasnya.

Seperti diungkapkan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya, bahwa 99 persen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebabkan oleh ulah manusia. Sebab itu, aparat diminta tindak tegas para pihak-pihak yang merusak hutan tanpa pandang bulu dan kompromi.


"Dalam hal ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengecek dan melaunching aplikasi Lancang Kuning untuk memonitor titik hotspot di Polda Riau,"terang Kabareskrim.

Setidaknya, ada 12 jajaran polda yang wilayahnya rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan agar mengadopsi daro Dashboard Lancang Kuning tersebut.

“Polda-Polda yang rawan karhutla untuk mengadopsi aplikasi tersebut. Diantaranya, Polda Riau, Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Sumsel, Polda Kalteng, Polda Kalbar, Polda Kaltara, Polda Kaltim, Polda Kalsel, dan Polda Bangka Belitung,” ujar Kabareskrim.

Demi mencegah terjadinya Karhutla, Polri bersama dengan Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan Agung bersama dengan Gubernur, Kapolda, Kejaksaan Tinggi telah melakukan kegiatan sosialisasi penanggulangan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan.

"Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan agar mematuhi hukum. Selain itu, Pemda juga diminta melakukan pengendalian dan pencegahan dengan menyediakan sarana dan prasarana,"ungkapnya dengan gamblang.

Listyo juga mengimbau kepada pelaku usaha untuk memastikan memiliki sistem pengendalian, pemantauan dan pencegahan Karhutla berjalan dengan baik, misalnya seperti menara pengawas, sekat, embung, peralatan pemadam.

Mendorong perusahaan besar untuk lakukan terobosan dalam upaya pencegahan dan pemadaman karhutla, membantu masyarakat yang akan buka lahan dengan sediakan alat berat sampai dengan radius tertentu, serta membuat desa peduli api,” jelasnya.

Tak hanya itu, demi memaksimalkan pencegahan di wilayah Indonesia, Bareskrim Polri juga sudah membentu Posko Karhutla di setiap Polda untuk mengantisipasi secara cepat dalam penanganan dan pemadaman titik api sekecil apapun.

Kedepannya, kata Kabareskrim, Polri akan gencar melakukan sosialisasi akan bahaya Karhutla dengan menggandeng seluruh instansi terkait. Lalu, memanfaatkan aplikasi Lancang Kuning. Kemudian, melanjutkan supervisi ke Polda-Polda terkait.

“Melakukan rapat-rapat koordinasi lanjutan untuk memperkuat koordinasi dan join investigasi,”pungkas Kabareskrim.(Yuan/rls/hms)
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Terkini