 |
| Yakub Adi Krisanto (Dosen FH UKSW dan Advokat). |
Opini,harian7.com - Pelonggaran PSBB, maka rakyat bersiaplah meningkatkan imun tubuh secara mandiri. Pelonggaran demi ekonomi, dan kesehatan dikesampinkan. Tetapi menolak dituding sedang melakukan langkah Herd Immunity. Dititik inilah sebenarnya pilihan diksi dengan lema 'berdamai' perlu dijelaskan. Dalam meme yg beredar di IG, pandemi covid-19 spt permainan gobag sodor, masuk kena diluar kena. Buah simalakama? Pelonggaran PSBB bisa menjadi buah simalakama kebijakan yang ditanggung oleh Pemerintahan Jokowi.
PSBB menghentikan roda ekonomi, dan ini mengganggu arus kas APBN/D. Pemerintah mungkin sudah menghitung biaya pencegahan dan pemulihan pandemi covid-19 ini, dan tanpa bergeraknya roda ekonomi, maka utang luar negeri menjadi opsi tunggal. Dan frasa 'berdamai' dengan covid-19 bisa diartikan selama belum ditemukan vaksin maka jalani kehidupan seperti sebelum pandemi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Apakah pelonggaran PSBB menjadi implementasi Herd Immunity? Dampak pelonggaran PSBB yang dituding bisa menjadi 'pembiaran' kelompok masyarakat agar langsung atau tidak langsung terkena covid-19 dan (diharapkan) akan membentuk kekebalan tubuh yang berguna untuk melawan covid-19. Memang tanpa atau belum ditemukannya vaksin covid-19, semua rentan terinfeksi. Sehingga penerapan protokol kesehatan secara tegas, disiplin dan konsisten menjadi langkah non medis untuk memutus rantai penyebaran.
Pasar pagi Salatiga bisa menjadi contoh, bagaimana pemaknaan berdamai dengan pandemi covid-19. Namun penjarakan sosial dan personal masih dibutuhkan penjabaran dalam tataran teknis. Misalnya berkumpul tetapi tetap menjaga jarak, ada suatu kecamatan di suatu kabupaten, ketika melakukan rapat dinas dilakukan diluar pendopo kecamatan dengan jarak peserta rapat sesuai dengan protokol kesehatan. Atau jabaran teknis lain adalah masalah parkir, juga perlu diatur sesuai dengan protokol kesehatan.
Melawan x Berdamai
Pelonggaran PSBB menjadi manifestasi diksi berdamai dengan covid-19. Damai disini dibutuhkan pengorbanan besar, yaitu berpikir dan coba-salah (trial and error) dalam menentukan formulasi kebijakan dalam perspektif memutus penyebaran covid-19. Berpikir dalam konteks kerangka NKRI dan Otonomi Daerah juga dibutuhkan kreatifitas lateral. Artinya Pemerintah Pusat memberikan kerangka acuan dalam bentuk peraturan umum, dan daerah (propinsi dan kota/kabupaten) menjabarkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing tanpa kuatir melanggar peraturan dari Pemerintah Pusat.
Protokol Kesehatan ketika dijabarkan dalam aspek teknis misalnya pasar, perbankan, pendidikan, lalu lintas, kuliner membutuhkan kreatifitas lateral, dan itu hanya bisa dilakukan apabila pemangku kepentingan mau berpikir (keras dan solutif). Berdamai dalam kerangka pemikiran berpikir dan coba-salah dibutuhkan keberanian mengambil langkah yang mungkin nyleneh, tidak umum namun efektif untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Kreatifitas +62 perlu didorong menjadi karakter bangsa yang mampu menahan laju penyebaran covid-19 dari sisi non medis.
Berdamai bisa menjadi bentuk perlawanan penyebaran covid-19. Melawan dengan konsisten menerapkan protokol kesehatan dengan melongggarkan kegiatan sosial-ekonomi, sehingga ekonomi masyarakat bisa berjalan dan pemerintah menegakkan protokol kesehatan dalam kegiatan sosial-ekonomi. Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang disesuaikan atau mempertimbadenga karakteristik masyarakat setempat perlu didorong. Penambahan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan perlu dimasukkan dalam peraturan yang menjadi dasar hukum. Denpasar sudah membuat peraturan PKM yang disertai sanksi bagi warga yang melanggar.
Pelonggarann PSSB juga menuntut Pemerintah Pusat menyegerakan penemuan vaksin dengan mengerahkan sumber daya kesehatan baik di pemerintah maupun di perguruan tinggi. Beri insentif tinggi bagi lembaga penelitian pemerintah maupun perguruan tinggi dan memfasilitasi tukar menukar informasi atas temuan signifikan yang mengarah pada penemuan vaksin covid-19. Indonesia bisa berlomba dengan negara lain untuk menemukan vaksin ini dan tentu hasilnya dilindungi total oleh pemerintah.
Penutup
Mengutamakan kesehatan, namun mengabaikan kesejahteraan akan menimpangkan kehidupan. Demikian juga sebaliknya, mengutamakan kesejahteraan, mengesampingkan kesehatan mendegradasi keutamaan kesejahteraan. Pemerintah menimbang kedua hal tersebut dengan bijaksana dan melihat fakta atau kondisi daerah. Berdamai dengan covid-19 semoga bukan sinyal menyerah menghadapi pandemi. Berpikir nasional, bertindak lokal menjadi kata kunci dalam pengambilan kebijakan penanganan pandemi covid-19.
Astungkara
