 |
| Ketua DPC PDIP Kota Salatiga Milhous Teddy Sulistio, S.E., saat ditemui harian7.com. |
SALATIGA,harian7.com - Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Kota Salatiga, terus mendesak Pemerintah Kota Salatiga, untuk menunda terkait kegiatan dua proyek besar yakni pembangunan supporting unit “Pendapa Agung Bung Karno” dan Trotoar Jalan Sukowati, yang saat ini sudah mulai dikerjakan. Alasan penundaan tersebut didasari dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini tengah mewabah.
Ketua DPC PDIP Kota Salatiga Milhous Teddy Sulistio, S.E., saat ditemui harian7.com di kediamanya Jalan Merak Perum Prima Garden No 10 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Salatiga, (28/5/2020) malam mengatakan, dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini pembangunan dua proyek besar tersebut harus ditunda, dengan pertimbangan kemanusiaan.
"Dalam suasana prihatin seperti ini sungguh tak etis, harusnya lebih fokus dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19, mengingat persoalan tersebut hingga saat ini belum terselesaikan,"ungkapnya.
Bahkan desakan penundaan dua proyek yang bernilai milyaran rupiah tersebut, Fraksi PDIP Kota Salatiga mengambil langkah dengan mengeluarkan surat pernyataan sikap yang turut ditanda tangani oleh Anggota DPRD Kota Salatiga dari Fraksi PDIP.
"Kami dari Fraksi PDIP Salatiga keluarkan surat pernyataan sikap, yang intinya menyikapi kondisi penyebaran Covid -19 yang hingga saat ini belum bisa terkendali maka untuk menunjang penanggulangan dan penanganan pandemi ini, Fraksi PDIP Kota Salatiga, memandang sangat perlu mengkoreksi rencana pembangunan fasilitas supporting unit gedung Setwan dan trotoar Jalan Sukowati untuk ditunda dan dibatalkan sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat,"jelas Teddy yang juga Anggota DPRD Kota Salatiga Fraksi PDIP.
Dijelaskan Teddy, bawhwa urgensi penanganan pandemi sangat lebih penting daripada pembangunan fasilitas Supporting unit dan trotoar. Semua pihak harus komit terhadap penanganan pandemi Covid-19 sehingga tetap komitmen pula untuk sementara waktu menghentikan kegiatan fisik.
"Fraksi mengingatkan dalam pengadaan alat maupun bansos sembako yang ditangani dinas terkait termasuk para camat dan lurah harus sejujur jujurnya karena pengadaan tanpa tahapan lelang sehingga dikawatirkan akan terjadi gratifikasi dan penyimpangan-penyimpangan lainya, mengingat kucuran anggaran yang dikucurkan sangat besar yakni dari Pemkot Salatiga mencapai 71 milyar. Dan yang terpenting Bansos harus tepat sasaran sehingga tidak terjadi polemik dimasyarakat,"tandasnya.
Diungkapkan Teddy, saat ini penyebaran pandemi Covid-19, seluruh dunia sedang berduka, rakyat besok mau makan apa saja masih bingung. Maka sungguh tidak etis jika malah membangun Pendapa Agung Bung Karno dan trotoar.
"Kan masih ada tahun depan, toh kalau hasil anggaran dari hasil reposisi maupun rasionalisasi sudah dilakukan, mbok ya bersabar untuk sebuah etika bersama. Masak suasana seperti ini justru malah membangun trotoar seperti itu dengan anggaran Rp 6 miliar, apa ya pantes,"tuturnya.
Meskipun pembangunan Pendopo Agung Bung Karno 4 lantai ditunda, lanjut Teddy, Bung Karno tidak akan kehilangan kehormatan bila gedung tersebut dibangun tahun depan. Bung Karno justru akan menangis bila harus melihat kesulitan si Marhen dengan pongahnya dipaksakan.
"Fraksi PDIP akan bergerak untuk melakukan penolakan, sungguhpun saya sendiri yang membuahkan ide awal pembangunan Pendopo Agung Bung Karno dan suporting unitnya. Tapi harus melihat momentumnya, ayolah sama - sama rasa nya dipakai, saya kira nalar ya,"terangnya.
"Tundalah kepentingan - kepentingan seperti itu, mandeg sik setahun kenapa to (Berhenti dulu satu tahun kenapa - red). Tahun 2020 ini tahun kemanusiaan, tidak usah dibaluri kepentingan - kepentingan yang ini itu, ini rakyat menunggu."
Diungkapkan Teddy,"Bila pandemi sudah berubah menjadi flu, itu turunannya masih lama, berapa tahun? Ini yg harus kita fikirkan. Saya kira harus ada empati terhadap rakyat,"ungkapnya.
Ketika ditanya terkait dikeluarkanya surat pernyataan sikap mengengai penundaan pembangunan Pendopo Agung Bung Karno dan trotoar apakah juga mendapat dukungan dari Anggota DPRD dari Fraksi partai lainya, Teddy menjawab,"Saya kira komunikasi harus dibangun, ada 25 anggota DPRD kita ada 8. Besok rapat Bamus untuk mengagendakan agenda DPRD bulanan. Surat-surat masuk akan dibacakan, termasuk surat dari Fraksi PDIP,"jawabnya.
"Saya punya keyakinan kuat teman-teman bisa memahami dan memberikan dukungan. Malulah.. 25 anggota DPRD melihat gedung 4 lantai. Itu yang dikecam bukan hanya ketua DPRD, bukan hanya orang PDI tapi semuanya,"ungkap Teddy.
Menyikapi itu, ia yakin dan optimis sungguhpun, proses pembangunan 4 lantai sudah ada pemenang lelangnya, tapi mereka tidak bisa membangun di atas ruang hampa.
"Mbangun di awang-awang, kalau masyarakat melakukan penundaan,"terangnya.
Saat ditanya kenapa justru saat ini ditengah pandemi Covid-19 pengerjaan pembangunannya sudah dimulai, Teddy menyampaikan."Saya tidak tahu kalau sudah mulai dibangun. Tiba-tiba "mak glenik" ada kaitannya dengan pembangunan Pendopo Agung Bung Karno. Ini gak bener, maunya mikul duwur mendem jero mimpi Bung Karno tapi malah jadi berkebalikan,"pungkasnya.(*)
