 |
| ilustrasi. |
Ungaran, harian7.com - Program penyaluran Bansos maupun pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak Covid-19 dari Dinsos Kabupaten Semarang, baru-baru ini menuai kontroversi.
Sesuai mekanisme pendataan KPM , pendataan di mulai dan atas usulan RT selanjutnya di usulkan lewat RW/Dusun kemudian di usulkan ke Pemdes, setelah itu oleh Pemdes di usulkan ke Dinsos melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk di lakukan verifikasi dan validasi data KPM.
Namun demikian hal tersebut sering di abaikan oleh segelintir oknum yang sering terjadi di lapangan. Sehingga tidak jarang terjadi polemik.
Sebagaimana terjadi di Kab Semarang tepatnya di Desa Ngrapah Kecamatan Banyubiru.
Hari - hari terakhir ini terdengar desas - desus kabar yang beredar di kalangan masyarakat , eksekutif dan legislatif terkait dugaan ketidak sesuaian dalam mekanisme pendataan Keluarga Penerima Manfaat( KPM) dan penyalurannya di Desa Ngrapah Kec Banyubiru Kabupaten Semarang.
Menindak lanjuti informasi tersebut, harian7.com berhasil menghimpun informasi dari beberapa sumber terkait Bansos BPNT Dinsos.
Diantara Informasi yang berhasil di himpun harian7.com pada Rabu (27/05/2020) sore, dari salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Semarang, menyebutkan, bahwa pengambilan bansos sejumlah 345 paket sembako untuk KPM Desa Ngrapah Kecamatan Banyubiru di gudang Dinsos Kabupaten Semarang, benar di lakukan oleh NH yang di dampingi salah satu staf Pemdes Ngrapah Banyubiru.
"Saya waktu itu Rabu (20/05/2020) sore , tidak menyerahkan ke NH, cuma menyambut kedatangan beliau, karena menghormati saja. Akan tetapi bukti serah terima 354 paket sembako ada kok," terangnya kepada harian7.com di kantor Dinsos Kab Semarang Rabu (27/05/2020) sore.
Ketika di tanya siapa yang mengusulkan data KPM 354 paket sembako yang di serahkan tersebut, ia menjelaskan, bahwa itu semua usulan NH melalui Kadis Sosial Kabupaten Semarang.
"Semua atas usulan NH melalui Pak Kadis ,saya cuma menjalankan perintah mas,"jelasnya.
 |
| ekdes Ngrapah Muhammad Fahmi Latif, S.Pd.I,saat ditemui harian7.com. |
Terpisah , menurut Kepala Desa Ngrapah Wagiarti melalui Sekdes Muhammad Fahmi Latif, S.Pd.I, saat di temui harian7.com di Gedung serbaguna tempat karantina Orang Dalam Pantauan (ODP) Desa Ngrapah menerangakan , bermula waktu itu NH meminta data warga yang sudah menerima Bansos.
"Sepengetahuan saya NH meminta data KK yang sudah menerima bansos , bukan yang belum menerima bansos, dan waktu itu sudah kami kasih data KPM, "terangnya.
Sekdes juga menambahkan , bahwa pengambilan sembako di Dinsos di lakukan oleh NH yang di dampingi oleh staf Pemdes Ngrapah dengan menggunakan truk yang di biayai oleh NH. Sedangkan penyerahan bantuan sembako sejumlah 345 (versi Sekdes-red) kepada KPM bukan pemdes , melainkan tokoh masyarakat yang di koodinir oleh salah satu tokoh masyarakat.
"Kami yang membuatkan kupon pengambilan sembako , tapi tidak kami kasih stempel pemdes, karena data KPM bukan dari pemdes , dan pendistribusian bukan dari pemdes Ngrapah," katanya.
"Untuk berita acara serah terima penyerahan paket sembako ke KPM, Bu Kades tidak mau tanda tangan , karena pemdes tidak pernah menyerahkan paket tersebut. Adapun paket tersebut berisi 10 Kg beras, 1 Kg Gula pasir , 1 Liter minyak goreng , 2 pak teh dan 0,5 Kg Telur,"pungkas Muhammad Fahmi Latief.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Nurul Huda saat dikonfirmasi harian7.com perihal tersebut melalui whatsApp mengatakan, mengenai persoalan tersebut juga pernah diberitakan oleh salah satu media.
"Dalam pemberitaan tesebut dituliskan jika saya Nurul Huda Anggota DPRD Kab. Semarang telah membagikan bantuan paket sembako dari Dinas Sosial secara langsung kepada masyarakat dan tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Desa Ngrapah,"ungkapnya.
Atas pemberitaan tersebut, lanjut Nurul Huda, dengan ini menyampaikan klarifikasi sebagai berikut, bahwa sejak lama ia telah koordinasikan kepada Pemerintah Desa Ngrapah melalui sekdes dan beberapa perangkat desa agar mengirimkan data penduduk yang dimohonkan untuk menerima bantuan dampak Covid-19.
"Saya sudah koordinasi dan memberitahukan perihal tersebut. Namun pemberitahuan saya kepada pemdes tidak ada respon hingga beberapa hari berlalu kecuali ada usulan dari Dusun Ngendo, Dusun Nglembu, Dusun Mendut dan Dusun Pengkol,"terangnya.
"Saat itu ada kunjungan bencana banjir oleh Bupati Semarang yang didampingi Istri Bupati dan juga didampingi Bapak Drs. Gunawan Wibisono, MM ( Sekda Kab. Semarang ) juga saya sebagai Anggota DPRD Kab. Semarang."
"Dalam kunjungan tersebut, disampaikan oleh Bupati meminta agar masyarakat korban banjir dapat segera didata untuk dimintakan bantuan. Akan tetapi sampai beberapa waktu data itu tak kunjung dibuat sehingga saya mendesak kepada saudara Dono Utari."
"Dan saat itu Dono Utari mengatakan siap membantu pendataan dan akhirnya data terdaftar yang isinya adalah warga Dusun Ngogak yang dibawa oleh Saudara Asrodin sebagai Kepala Dusun Ngogak diserahkan kepada saya untuk diusulkan ke Dinsos, dan alhamdulillah selang beberapa hari Saudara Shodikin Kadus Gadingan juga mengantar data masyarakat gadingan yang diusulkan ke Dinsos melalui saya,"beber Nurul Huda.
Lebih lanjut Nurul Huda menerangkan,"Setelah beberapa hari tidak ada lagi yang mengirimkan data usulan melalui saya, maka saya ajukan ke Dinsos Kabupaten Semarang,"terangnya.
Ditambahkan Nurul Huda,"Terkait dengan sulitnya mendapat data dari masyarakat Desa Ngrapah, saya koordinasi dengan Bapak Camat Banyubiru untuk membantu koodinasi dengan pemerintah desa, dan menurut keterangan Bapak Camat Banyubiru melalui WhatsApp kepada saya mengatakan beliau di Desa Ngrapah hanya bertemu dengan Pak Sekdes,"tambahnya.
Nurul Huda menandaskan, terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan jika dirinya membagikan langsung paket sembako dari Dinsos Kab. Semarang, ditegaskan bahwa itu tidak betul. Mengingat bantuan dari Dinsos tersebut pembagiannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngrapah.
"Dan terkait beberapa dusun tidak mendapat bantuan sembako melalui usulan saya tersebut karena memang tidak ada yang mengajukan data usulan,"tandasnya.
Dan satu lagi, terkait peberitaan yang diekspos oleh salah satu media online yang dalam tulisanya disebutkan jika dirinya mengambil paket sembako dengan angkutan sendiri dan tdk koordinasi dengan pemerintah desa, itu tidak benar alias fitnah.
"Mengingat melalui pesan whatsApp saya mencari truk angkutan sembako berdasarkan permintaan kepala Desa Ngrapah melalui sekretaris desa dan dokumen chating saya dengan pak sekdes Ngrapah masih terdokumentasikan dengan baik,"jelas Nurul Huda.
"Juga dalam berita disebutkan pengambilan sembako waktunya bersamaan dengan kunjungan menteri sosial di Ambarawa itu juga tidak benar. Mengingat pengambilan sembako tersebut diserahkan oleh Bu Rini Kabid PPMKS Dinsos Kabupaten Semarang, dan dokumentasinya saya masih menyimpan."
"Selanjutnya kalau ada masyarakat yang mendapat bantuan sembako secara langsung dari saya, itu adalah program sosial pribadi saya yang isi paketannya terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, minyakmakan 1 liter dan sebagian saya tambahi satu buah sarung. Paketan pribadi saya bisa dicek saya membli beras kepada saudara Mukanan Jonggrangan Desa Ngrapah kurang lebih 3 Ton."
Oleh karena itu, tegas Nurul Huda, atas pemberitaan yang mengabaikan kebenaran yang saya sampaikan, sehingga dalam pemberitaan terlihat tendensius dan cenderung menyerang atau mendiskriditkan saya, maka dengan tegas saya nyatakan akan laporkan ke polisi,"tegasnya.(*)
