 |
| Ketiga narasumber saat menjadi pembicara acara prime topic bekerjasama dengan DPRD Jateng (Foto: Andi Saputra/harian7.com) |
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan Pembahasan APBD dan Rapat Banggar bersifat terbuka siapapun boleh ikut. Pembahasannya harus diketahui dewan dan publik, dipublikasikan media. Jadi semuanya paham. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi.
"DPRD Jateng semakin gencar melakukan terobosan baru di era keterbukaan informasi. Bahkan tidak hanya masalah kebijakan, namun pembahasan APBD dan Rapat Badan Anggaran (Banggar) antara legislatif dan eksekutif kini digelar secara terbuka,"ujarnya, saat jadi pembicara prime topic, di The Wujil Resort & Conventions Jalan Soekarno-Hatta Ungaran, Selasa (28/1/2020).
Dia menuturkan DPRD Jateng periode 2019-2024 berupaya untuk mengubah persepsi di masyarakat yang menyebut jika anggota dewan kental dengan istilah datang, duduk, diam dan duit.
Menurutnya Etos kerja bagi anggota DPRD yang baru semestinya begitu kalau reses diatur setahun itu tiga kali. Lebih dari itu tidak bisa. Kunjungan kerja juga sudah diatur di Bamus sekarang tidak bisa pergi seenaknya sendiri termasuk absensi.
"Saya rasa sulit untuk mewujudkan parlemen modern tanpa mengubah sistem menerapkan kedisiplinan waktu, komunikasi, kedisiplinan bertindak dan komitmen bergerak cepat,"jelasnya.
Sementara itu, narasumber lain Plt Sekda Provinsi Jateng Herru Setiadhi menuturkan Paradigma baru keterbukaan dan tarsparansi serta komunikasi itu bisa lebih cepat untuk mendorong kinerja baik bagi legislatif maupun esekutif dan tentunya sesuai yang diharapkan rakyat.
"Tiga parameter itu semua kegiatan esekutif maupun legislatif harus terbuka secara transpransi sehingga masyarakat bisa mengetahui dan mengukur apa yang dilakukan bisa mengasilkan sesuai harapan atau tidak,"ujar Herru.
Editor : M.Nur
