Wakil Ketua DPRD Jateng Abdulkadir Alkatiri mengatakan langkah pengentasan kemiskinan dapat dilakukan oleh BUMD dan kalangan swasta melalui bantuan progam sosial Corporate Social Responsibility (CSR) yang diharapkan bisa langsung menyentuhkan mereka yang membutuhkan.
"Kemiskinan hingga kini masih menjadi problem di wilayah Jateng, mengingat saat ini terdapat sedikitnya 14 kabupaten berada di zona merah kemiskinan, sehingga butuh penanganan serius dari semua pihak dan stakeholder terkait,"ujarnya dalam prime topic goes to campus yang digelar di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) yang mengangkat tema Strategi Pengentasan Kemiskinan di Jateng, Rabu (13/11/2019).
Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh sejumlah BUMD dengan menjalankan program bantuan bagi masyarakat miskin berupa pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).
"Seperti jumlah RTLH di Jateng yang kini masih banyak, beberapa di antaranya di wilayah Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo,"terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jateng Edy Wahyono menuturkan problemnya kan memang penduduk kita ini termasuk penduduk yang banyak ada 34 juta sehingga dari sisi persentase 10,80 ada 3,7 penduduk Jateng yang masih hidup dibawah di garis kemiskinan.
"Kalau bicara masalah angka per Maret 2019 kemiskian kita diangka 10,80 persen dan bicara masalah kinerja Jateng termasuk relatif bagus dibandingkan provinsi-provinsi yang lain,"ucapnya.
Menurutnya, dari sisi jumlah penduduk miskinnya yang bisa kita entaskan itu kita nomor 2 dari seluruh Indonesia,hanya kalah dari Jatim saja.
Namun, lanjutnya, dari sisi presentasenya kita nomor 3 dan kita kalah dari Jatim serta Papua karena Papua jumlah penduduknya kan kecil sebenarnya
"Maka dari sisi dari kinerja sejak tahun 2014 sampai Maret 2019 itu sudah sangat relatif bagus tingkat penurunannya dibandingkan dengan provinsi lain," ujar Edy. (Andi Saputra)
