Salatiga,harian7.com - Menyikapi berdirinya Rumah Duka PUK Gotong Royong (Tiong Ting), diwilayah Kabupaten Semarang, adalah tamparan keras dan sangat memalukan bagi Kota Salatiga, yang mana kota dengan julukan kota ter toleran. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Salatiga M Teddy Sulistiyo kepada harian7.com, Minggu (25/8/2019).
Dengan dibangunya Rumah Duka PUK Gotong Royong (Tiong Ting) di Dusun Sodong, Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, dan akan diresmikan pada 1 September 2019 mendatang, tentunya sebuah tamparan keras bagi pemerintah Kota Salatiga.
Sebelumya dalam hal ini DPRD Kota Salatiga bersama pengurus Tiong Ting telah berjuang penuh agar rumah duka tempat bersemayamnya jenazah berdiri di Kota Salatiga, namun upaya itu kandas lantaran ketidak tegasan pemkot Salatiga.
"Saya meminta maaf, atas perjuangan bersama pengurus tiong ting tidak berbuah hasil untuk mengupayakan agar lokasinya bisa berada di wilayah Ngawen salah satu dusun di Salatiga. Sekali lagi saya meminta maaf,"tutur Teddy.
Ditambahkan Teddy, rakyat mau membangun Tiong Ting atau tempat persemayaman jenazah, sebenarnya kan tidak hanya untuk warga Tionghoa, melainkan semua warga diperbolehkan untuk menggunakan tanpa melihat agama dan etnis. Namun kok pemkot Salatiga kok tidak “Ndadhani“.
"Melihat kondisi ini terjadi, menurut saya Pemkot Salatiga "leleh luweh" (Tidak Perduli - red) alias pembiaran tingkat akut, dan mengkambing hitamkan atas nama upaya kondusivitas yang semu. Sehingga semua komponen melempem, terkesan menjadi banci untuk bersikap,"tandasnya.
Menurut Teddy, faktor gagalnya gedung Tiong Ting di Salatiga adalah tidak adanya sosialisasi terpadu untuk memberi pencerahan kepada masayarakat. Sehingga warga minim informasi dan pemahaman.
"Kembalikan saja sertifikat kota ter toleran, jika pemkot lebih sibuk ngurusi yang banyak kejunya !,"tandas Teddy.
Teddy sangat menyayangkan, pasalnya urusan yang tujuannya untuk kepentingan umum saja tidak bisa terealisasi.
"Kalau mengurusi tanah PT SCI dan lAIN cekat ceket, (Cepat - red), namun kalau tempat untuk kepentingan masyarakat "Mlempem". Melihat kondisi ini, masyarakat butuh pemimpin yang melek ideologi,"pungkas Teddy.(M.Nur)
