Bambang Tri Wibowo SH, kuasa hukum para korban menyatakan, bahwa awal mula kasus ini adalah sejak dibukanya rekrutmen/penerimaan pegawai non PNS BLUD RSUD Kota Salatiga. Mengetahui ada penerimaan pegawai itu, para korban ataupun anaknya berminat untuk ikut melamarnya. Bahkan, mereka juga menerima informasi jika ada seseorang yang dapat memasukkan menjadi pegawai non PNS BLUD RSUD Salatiga itu, namun harus dengan “uang pelicin” yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan jenjang kelulusan.
Video
Mereka kemudian bertemu dengan Sulistyorini, seorang Bidan di Susukan, Kabupaten Semarang. Untuk meyakinkan para pelamar, Sulistyorini mengaku sebagai PNS dan telah berhasil memasukkan sebanyak 20 orang menjadi pegawai di RSUD Salatiga. Dari penjelasan ini, para korban pun bersemangat untuk dapat masuk melalui Sulistyorini, namun tetap dengan menggunakan “uang pelicin”.
“Salah satu syarat besar kecilnya ‘uang pelicin’ adalah, untuk lulusan SMA (SLTA) harus membayar Rp 75 juta, lulusan Diploma 3 (D3) bayar Rp 85 juta dan lulusan perguruan tinggi/sarjana/S1 dengan membayar Rp 95 juta. Dalam pembayaran itu, Sulistyorini berani memberikan bukti berupa kwitansi kepada penyetor. Bahkan, setelah pembayaran ini, Sulistyorini menyatakan akan dilanjutkan dengan pemberkasan yang akan diproses Pak Sri Mulyono. Selain itu, ditegaskan pula bahwa jaminan penerimaan pegawai non PNS BLUD RSUD Salatiga ini adalah Walikota Salatiga,” jelas Bambang Tri Wibowo SH, disela audensi dengan Ketua DPRD Salatiga, Senin (13/5/2019).
Ditambahkan Bambang, bahwa selain “uang pelicin” tersebut, Sulistyorini juga masih meminta sejumlah uang yang niainya antara Rp 1.800.000 hingga Rp 3.500.000. Uang ini, sebagai percepatan pemberkasan yang akan dilakukan oleh Sri Mulyono. Namun, para korban ini dalam penyerahan uangnya kepada Sulistyorini dan ada bukti kwitansinya yang ditandatangani Sulistyorini.
Muhamad Eko, salah seorang korban mengaku bahwa indek prestasi (IP)-nya yang dimiliki kurang dari 3,00 maka ‘uang pelicinnya’ harus tambah Rp 10 juta. Dan ini dikatakan Sulistyorini langsung. Saat itu, permintaan ini juga diturutinya. Setelah Sulistyorini meninggal dunia pada bulan Januari 2018 lalu, komunikasi permasalahan ini beralih kepada Linda, anak kandung almarhumah Sulistyorini. Namun, usai pemberkasan pada bulan Desember 2018, hingga sekarang tidak ada kepastiannya.
Hal yang sama diungkapkan Isantini, bahwa dirinya ditawari Sulistyorini pada Desember 2013 silam. Apabila anaknya berminat menjadi pegawai non PNS BLUD RSUD Salatiga harus menyerahkan ‘uang pelicin’ Rp 75 juta. Karena memang berminat, lalu uang diserahkan kepada Sulistyorini, namun dalam perjalanannya kembali Sulistyorini meminta lagi Rp 55 juta dan anaknya dijanjikan akan ditempatkan pada bagian pendaftaran di RSUD Salatiga.
“Sebelum Sulistyorini meningggal dunia, kami diajak bertemu dan dijanjikan pemberkasan akan segera selesai. Namun, kembali kami dimintai uang Rp 1.800.000 dan kami turuti lagi. Setelah uang tersebut diterima Sulistyorini dan sejak Sulistyorini meninggal dunia, sampai sekarang tidak ada kabarnya. Sepertinya, bukan saya saja yang dimintai tambahan uang oleh Sulistyorini sebagai percepatan pemberkasan,” terang Isantini.
Sementara, Ketua DPRD Kota Salatiga Milhous Teddy Sulistio SE menyatakan, bahwa apa yang menjadi keluhan para korban ini harus segera ada penyelesaian. Bahkan, Teddy dihadapan para korban, menyatakan agar para korban berani secara terbuka menceritakan apa yang dialaminya tanpa harus ditutup-tutupi.
“Disini jangan hanya diam saja, anda semua itu menjadi korbannya. Sudah kehilangan uang hingga puluhan juta kok hanya diam saja, silakan dengan terbuka mengungkapkan yang dialaminya. Jangan takut, sebutkan nama orangnya yang meminta-minta uang dengan janji dapat memasukkkan menjadi pegawai non PNS BLUD RSUD Salatiga. Mumpung disini ada Pak Dokter Sri Pamuji Eko Sudarko, Direktur RSUD Salatiga,” jelas Teddy.
Menurutnya, bahwa terkait kasus ini, disarankan untuk melaporkannya ke ranah hukum ke kepolisian. Teddy, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga ini merasa yakin, pihak kepolisian akan memproses laporan warga sesuai hukum yang berlaku.
“Silakan kasus ini dilaporkan ke kepolisian, apalagi bapak/ibu semua (para korban) sudah didampingi advokat/pengacara Mas Bambang Tri Wibowo SH. Saya yakin, pihak kepolisian akan menindaklanjutinya dengan memperoses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Sedangkan, Direktur RSUD Kota Salatiga, Dokter Sri Pamuji Eko Sudarko menyatakan, bahwa memang benar di RSUD Salatiga dibuka lowongan menjadi pegawai non PNS BLUD RSUD Salatiga. Dari yang awalnya akan diterima sebanyak 250 orang, namun setelah dilakukan rapat bersama Dewan Pengawas RSUD Salatiga, salah satunya adalah Sri Mulyono akhirnya turun menjadi 125 orang. Dengan berbagai pertimbangan turun lagi menjadi 95 orang dan paling akhir diputuskan akan menerima sebanyak 85 orang pegawai non PNS. Dan rekrutmen sendiri mulai dibuka pada bulan September 2018 lalu.
“Dalam rekrutmen pegawai ini, pihak RSUD Salatiga bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (Unes) dan ada MoU-nya antara Walikota Salatiga dengan Rektor Unes. Namun, apabila para korban tersebut menyebut nama Sri Mulyono, memang benar Pak Sri Mulyono itu menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas RSUD Salatiga. Saya tegaskan, saya tidak tahu menahu jika ada puluhan korban yang telah menyetorkan uang nya mencapai puluhan juta rupiah terkait dengan rekrutmen ini,” tandas Dokter Pamuji, saat memberikan penjelasan dihadapan para korban di gedung DPRD Salatiga.
Terpisah, anggota Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Salatiga, Drs H Sri Mulyono SH MH yang namanya disebut-sebut oleh para korban saat datangi gedung DPRD Salatiga, saat di konfirmasi harian7.com Senin (13/5/2019) mengatakan, dengan adanya proses dan adanya informasi rekrutmen tenaga di RSUD Salatiga, itu benar. Akan tetapi soal adanya pungutan uang tersebut dirinya sama sekali tidak mengetahui.
“Waktu itu, mereka (para korban) dan Mbak Sulistyorini datang menemui saya. Lalu saat bertemu dengan saya, kemudian saya jelaskan soal semuanya mekanisme dalam rekrutmen di BLUD Salatiga. Mengenai soal uang, saya tandaskan saya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari para korban tersebut dan semuanya lewat Sulistyorini tersebut,” tandas Sri Mulyono.
Lebih lanjut Sri Mulyono menjelaskan, sebelumnya antara korban dan Sulistiyorini sudah saling berhubungan dan saling kenal terlebih dahulu. Jadi bisa di mungkinkan serah terima uang tersebut sebelum mereka menemui saya.
"Jadi mereka menemui saya hanya sebatas menyerahkan berkas persyaratan saja, dan tidak ada penyerahan uang. Dan saat itu saya sampaikan dalam penerimaan calon pegawai BLUD itu tidak ada biaya, yang penting memenuhi syarat. Semisal mau pakai uangpun jika tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan maka tidak akan diterima,"jelasnya.
Lanjut Sri Mulyono,"Jadi mengenai saya menemui mereka di Ruang Direktur itu hanya sebatas memberi penjelasan saja dan tidak pernah ada pembicaraan mengenai uang. Jadi jika ternyata muncul uang itu di luar sepengetahuan saya,"ungkap Sri Mulyono.
Menanggapi terkait namanya di sebut-sebut, Sri Mulyono akan melakukan upaya hukum karena telah mencemarkan nama baik. "Namun saya akan memberikan kesempatan untuk membuktikan jika ada yang sebut saya menerima uang. Namun jika tidak ada bukti dan cemarkan nama saya, maka saya akan ambil langkah hukum," tandasnya.
Sri Mulyono menambahkan, "Saya selaku dewan pengawas memang benar memberi arahan kepada calon yang dibawa oleh Listyorini dalam arti agar mempersiapkan berkas yg dibutuhkan, akan tetapi saya tidak pernah menerima uang atau jenis apapun dari para calon. Sekali lagi saya tandaskan, saya akan melakukan upaya hukum terhadap orang yang mengatakan menerima uang tanpa disertai bukti yang sahih,"pungkasnya. (Heru/M.Nur)
