"Sebenarnya orang yang menanggapi seperti itu kurang memahami lebih detail tentang konsep kegiatan ini. Kalau kita melihat lebih dalam bahwa konsep atau ide dasar dalam kegiatan ini meliputi satu akuntabilitas dimana kita perlu mendorong dan membuat satu kreatifitas agar keterbukaan pengolaan dana desa semakin gampang dan mudah dipahami oleh semua unsur masyarakat,"kata Azis yang juga Sekdes Tegaron Kecamatan Banyubiru, saat ditemui harian7.com, Kamis, (19/12/2019) disela acara.
Dijelaskan Azis, maka untuk mencapai semua itu, dalam FDD ini juga diadakan lomba film dokumenter, dimana dalam film dokumenter itu menceritakan tentang alur proses penyusunan APBDes, pelaksanaan APBDes, pelaporan APBDes, bahkan ada juga testimoni warga.
"Kalau dalam kegiatan ini yang dilihat dan dinilai hanya gebyar gebyarnya saja, maka dapat dipastikan kurang memahami kurang begitu dalam,"terangnya.
Kemudian yang kedua selain akuntabilitas yang kita bungkus dalam film dokumenter kita paham bahwa ada kesenjangan di tingkat perangkat desa, kesenjangan ini artinya ada kesungkanan, nah untuk membongkar kesungkanan itu kita adakan lomba joget dan bernyanyi yang diikuti oleh unsur kecamatan, kepala desa, sekretaris desa, bahkan perangkat desa,dimaksudkan ini agar supaya apa, karena ujung tombak itu berada di desa dimana pelaksana adalah perangkat desa yang di komando kepala desa harus singkron dan sevisi, sehingga memahami satu kebijakan daerah itu bisa sinergi.
"Harapannya kesana, jadi jangan hanya dilihat gebyar gebyarnya saja, tanpa mengetahui lebih dalam dan tidak melakukan kroscek dan tabayun, langsung memberi penilaian,"tandas Azis.
Selanjutnya juga diadakan dialog interaktif yang mencoba untuk menggali adanya potensi yang ada disetiap desa, harapan kedepan potensi dapat dirangkum bersama yang kemudian nantinya kita dorong ada sebuah BUMDes bersama di Kabupaten Semarang.
"Bayangkan andai setiap desa menyertakan modalnya di BUMDes bersama, Rp 200 juta saja, kali 208 desa, itu paling enggak sudah ada Rp 4 milyar. Dengan adanya modal senilai itu maka kita bisa mengelola misalnya res area atau mengelola PIKK yang mangkrak, walaupun itu kemilikanya provinsi, ini kan sangat luar biasa potensi yang dapat kita gali,"terang Azis.
Selain itu mengenai adanya hiburan di FDD ini bukan hanya sekedar bersenang senang, tetapi ini juga bagian 'nguri-nguri' budaya yang ada di setiap desa. Ternyata setelah digelar banyak sekali potensi potensi desa yang penuh budaya lokal yang perlu kita jaga kelestarianya. Ada reog, sorengan, rodad dan lainya. Inikan perlu ada suatu strategi untuk menjaga itu semua.
"Nah FDD ini bukan hanya sekedar menghambur hamburkan, kalau misalnya itu dihitung persentasi misalnya dari jumlah dana desa, taruh rata rata per desa Rp 1,5 milyar, diambil iuranya Rp 3 juta masing masih desa itu hitunganya hanya 0 sekian persen saja lho? Itu dilihatnya jangan hitungan tiga dikalikan sekian, tapi coba dari semua dikaji. Maka menurut saya tidak fair jika mengeluarkan statement tanpa adanya klarifikasi dan tabayun yang lebih dalam kepada panitia atau unsur unsur terkait dalam kegiatan ini. Dan yang perlu diketahui tidak semua desa menganggarkan kegiatan FDD bersumber dari dana transfer, ada desa yang untuk iuran bersumber dari PAD. Maka harusnya menyikapi ini dengan arif dan bijaksana, menurut saya demikian,"terang Azis.
Saat ditanya harian7.com, perihal disebut oleh sumber jika dalam acara FDD dinilai tidak ada capaiannya, Azis mengungkapan,"Saya rasa itu kesimpulan yang prematur. karena belum mengetahui secara dalam, belum melihat dan klarifikasi sudah menyimpulkan. Cobalah datang dan lihat, semangatnya masing masing kecamatan untuk berlomba lomba dan satu lagi ada lomba stand yang mana untuk menampilian gambar gambar dimana itu memuat informasi pelaksana dana desa. kemudian menyodorkan atau menampilkan potensi yang ada didesa,"jelas Azis.
Ditanya terkait penggunaan anggaran Rp 3 juta dari iuran, Azis menerangkan, dari anggaran tersebut tidak semua ke panitia kabupaten, melainkan juga ke panitia kecamatan. "Jadi untuk anggarannya ke Panitia Kabupaten Rp 1,3 juta sedangkan ke panitia kecamatan Rp 1,7 juta. Untuk keperuntukan yang ke panitia kecamatan yakni untuk persiapan stand dan lainya,"pungkas Azis.
Sementara ketua Forsekdesi Kabupaten Semarang, Muhammad Masukin mengatakan, FDD ini sudah tiga kali berjalan/ diselenggarakan. Artinya ini sudah pada konsep perencanaan dan pertanggung jawaban. Jadi apa yang ada disini kita hanya berniat untuk akutabilitas dan transparasi terkait dana desa (DD) yang ada di desa, sehingga masyarakat umum tahu bahwa kita mempertanggung jawabkan terkait penggunaan sudah sesuai konsep perencanaan pelaksanaan dan penata usahaan.
"Artinya kita membuka diri terhadap kritik saran dari siapapun, kita bicarakan bersama untuk konsep perencanaan dana transfer pertanggung jawaban yang lebih baik. Kita tidak apriori dengan semua itu, yang jelas ini sudah tahun ke tiga kali, dan dalam pelaksanaannya semua itu bersih dan dapat dipertanggung jawaban,"tandasnya, saat dikonfirmasi harian7.com.
"Mengenai kritikan yang menganggap kegiatan ini tanpa capaian, kami menanggapi biasa saja. Hanya saja seharusnya dilakukan konfirmasi dan duduk bersama. Intinya kami tidak apriori terhadap kritikan. Bagi kami input dan masukan sangat baik,''pungkasnya.
Ungkapan senada juga disampaikan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Semarang, Siswanto. Menurutnya Kegiatan ini sangat postif, bagi kami perangkat desa maupun desa. Karena ini bentuk kegiatan tentang keterbukaan publik, APBDes sudah kita sudah didokumentasikan dan kegiatan kegiatan juga bisa di SPJ kan.
"Kegiatan ini bagi kami sangat positif dan bagus. Sedangkan menanggapi adanya statement dipemberitaan yang menyebut kegiatan ini hanya menghaburkan, menurut kami itu sumber yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, karena belum ada konfirmasi ke pihak kami panitia dan perwakilan kepala desa yang terlibat dalam kegiatan ini. Menurut kami ini kegiatan manfaatnya sangat besar, seharusnya sebelum mengeluarkan statement harusnya koordiansi dengan kami,"tandasnya, kepada harian7.com. (M.Nur/Shodiq)
Berita terkait:
FDD 2019, Wabup Semarang: Kegiatan Ini Sangat Bagus, Untuk Tingkatkan Kemajuan Desa dan Sebagai Ajang Untuk Melestarikan Seni dan Budaya
Berita Foto FDD Kabupaten Semarang, Tahun 2019.
 |
| Ribuan orang hadiri acara FDD. |
 |
| Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Seniman Sujiwo Tejo dan Eni Sagita saat hadiri acara FDD. |
 |
| Salah satu kesenian lokal turut meriahkan acara FDD. |
