Sejumlah tokoh masyarakat hadir, diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua MUI Jawa Tengah K.H. Ahmad Darodji, Kepala BBWS Pemali Juana Rubhan Ruzziyanto, dan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.
Hendi menerangkan kronologi terjadinya penertiban hunian liar yang telah tersosialisasi sejak 20 Januari 2018, Lamanya waktu sosialisasi tersebutlah kemudian menjadi gambaran besarnya kompromi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.
Menurutnya terkait hal tersebut sempat menyinggung adanya kendala yang terjadi dalam proses pengurugan di wilayah Kalimati.
"Saya tekan BBWS untuk menyelesaikan urugan, operator diancam sama warga, alatnya dilempari warga, sehingga tidak berani jalan lagi. Jadi hari ini ada pak Rohmadi, ada warga, ada Pak Gub terutama, sudah tugas saya udah disampaikan, tapi harus fair semua," ujarnya di Balaikota Semarang, minggu (12/5/2018)
Perwakilan Warga Rohmadi mengatakan jika alasan keengganan warga Kampung Tambakrejo untuk pindah adalah karena urugan di area Kalimati sebagai tempat baru belum siap.
"Dengan berjalannya waktu mungkin dari pihak BBWS tidak mengantisipasi bahwa yang akan dimasuki itu ke kali yang akan ditimbun itu sungai yang menjadi bahan timbunan itu adalah lumpur jadi memakan waktu memakan biaya dan sebagainya sehingga maaf yang sebesar-besarnya kesalahan pada kami," tuturnya
Perwakilan warga lainnya, Riyanto menuturkan meminta untuk adanya hunian sementara di wilayah Kalimati yang sudah diurug tersebut yang saat ini harus ada sekarang dari BBWS kan sudah mengurug Kalimati kurang lebih 100 meter
"kita minta dibikinkan barak di situ untuk kebutuhan hunian sementara kami, untuk kenyamanan anak kita sekolah, atau aktifitas ke laut," ucapnya
Sementara itu Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kemudian mengapresiasi adanya pertemuan yang dilakukan.
Dia mengatakan bahwa Gubernur, Wali Kota, dan warga Tambakrejo yang telah bersepakat dengan kita dan pertemuan hari ini produktif
"Komnas HAM akan ikut mengawasi kesepakatan yang ada hari ini, sehingga karena sudah kesepakatan, kami meminta komitmen dari kedua belah pihak,"pungkasnya (Andi Saputra)
