Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan dampaknya sangat masif dan luar biasa karena bisa membahayakan negara dan bahkan antar negara
Edaran-edaran, lanjutnya, yang ada dirasakan kurang efektif. Karenanya perlu tindakan yang lebih riel disebutkannya tes urine, monitoring dan kejelasannya dalam bentuk regulasi.
"Kita lakukan tes urine ke semua dinas, instansi dan sekolahan. Di sinilah perlunya pencegahan, penyalahgunaan, dan pemberantasan narkoba Dan salah satu kuncinya adalah payung hukum,"ujarnya saat mengisi Focus Group Discussion Jawa Tengah Darurat Narkoba di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jateng, Gedung Berlian, Kamis (14/3)
Kepala BNNP Jateng Brigjen Pol Muhammad Nur mengatakan tidak ada wilayah yang bersih narkoba. Bahkan wilayah laut utara dan selatan Jawa berpotensi jadi jalur masuk perdaran narkoba.
"Sedikitnya 50,3% pengguna narkoba adalah pekerja, disusul 27,3% masih berstatus pelajar atau mahasiswa dan 22,34% pengangguran," ucapnya.
Menurutnya, narkoba sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat tidak hanya PNS, Polisi, TNI hingga anak – anak kecil. Bahkan Dewan yang terhormat juga jadi sasaran penjualan dan penggunaan bahan haram itu.
"BNNP Jateng sepanjang 2018 sudah berhasil mengingkap kasus penjualan narkoba lebih dari 10.3 Kg jenis Sabu," pungkasnya. (Andi Saputra)
