Pelantikan dihadiri oleh Wakil Bupati Marhaen Djumadi, Sekda Agoes Subagyo, beserta para Asisten, Staf Ahli Bupati dan para Kepala OPD se Kabupaten Nganjuk, Ketua DPRD Puji Santoso, Dandim 0810/Nganjuk Letkol Kav Joko Wibowo, Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta, Kejari Nganjuk, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Nganjuk.
Bupati Nganjuk H. Novi Rahman Hidayat dalam sambutannya menegaskan amanah masyarakat wajib diwujudkan dengan kerja nyata. Selain itu, keterbukaan informasi menjadi pedoman mutlak, untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan dipercaya masyarakat.
“Jangan berfikiran menjadi kepala desa akan kaya mendadak, anggaran dana desa dari pemerintah pusat 2019 mencapai ratusan miliar, dan dimungkinkan untuk dana desa tahun mendatang bisa lebih. Besaran dana tersebut harus dimanfaatkan betul-betul,” ungkapnya.
Menurutnya, kepala desa yang sudah dipilih bukan untuk meningkatkan status sosial, tapi untuk menjadi eksekutor atau pelaksana amanah masyarakat. Jadi tidak ada alasan untuk meningkatkan kemajuan desa, karena dana desa sudah ditambah tiap tahunnya.
“Jika ada warga yang terlantar dan tidak bisa makan, akan kami sikap serius, tidak ada keterpihakan pada siapapun kalau memang terbukti seperti itu,” tandasnya.
Disamping itu, pemerintah desa juga harus melakukan revitalisasi organisasi agar lebih solid, karena kunci dari keberhasilan kemajuan adalah kebersamaan.
“Para kepala desa yang dilantik harus bisa memetakan potensi desa, serta melakukan keterbukaan bersama masyarakat dengan menjujung tinggi etika khususnya warganya yang benar-benar membutuhkan,” harap Bupati.
Dia berpesan, untuk kepala desa lama, kami berharap dapat mendukung progran kerja kepala desa yang baru, dan selalu melakukan koordinasi untuk kemajuan desa.
“Memang ada tiga desa yang bermasalah, namun tidak mempengaruhi acara pelantikan,” kata Bupati saat disinggung keterkaitan beberapa Desa yang akhir-akhir ini menjadi viral di medsos maupun di masyarakat.
Bupati membenarkan ada tiga desa yang menuntut ketidakpuasan atas Pilkades serentak, namun itu sudah kewenangan PMD, pihaknya tidak ikut cawe-cawe.
Sementara, Ketua DPRD Nganjuk Puji Santoso dalam sambutannya menyampaikan, pelantikan ini sudah prosedural dan pihaknya tetap mengapresiasi pelantikan, meskipun ada polemik yang menurutnya ada ketidak nyamanan.
"Menurut saya, pelantikan 165 desa ini sudah memenuhi syarat kalaupun ada yang tidak dilantik ya kita kembalikan ke PMD desa, simple kan," pungkasnya. (Ndra)
