Salah satunya yakni dalam pelaksanaan pembangunan pelataran makam tempat sarana sadranan yang berupa paving. Warga menduga dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan harapan warga dan di duga banyak penyimpangan.
Selain tidak sesuai harapan, pembangunan yang seharusnya selesai pada bulan November 2018 namun hingga kini matrial tidak tersedia.
Seperti di ungkapkan Ramidi (42) salah satu tokoh masyarakat Dusun Kemiri. Ia mengungkapkan, saat ini pembangunan tidak dijalankan lagi oleh pemerintah desa. Maka menurut kami pemerintah desa kurang bertanggung jawab.
"Kami sangat kecewa dengan kinerja pemdes, pasalnya sampai saat ini material belum juga di kirim ke lokasi,rasa kekecewaan seluruh warga yang seharusnya bulan kemaren sudah selesai namun sampai sekarang masih mangkrak,"ungkapnya kepada harian7.com, Kamis (13/12/2018).
Saat ini, lanjut Ramidi, matrial yang belum terpasang yaitu semen yang sudah mengeras dan membatu. Sedangkan mengenai pemavingan halaman makam permintaan warga seluas 190 meter.
Namun realisasinya saat ini yang terpasang baru 90 meter. Jadi jelas kurang lebih 100 meter yang masih mangkrak. Kami dan warga pernah menanyakan hal tersebut namun terkesan pemerintah desa diam dan tidak bertanggung jawab.
"Setahu warga dalam pembangunan paving tersebut di perkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 350 juta. Namun hingga saat ini baru terbelanjakan sekitar Rp 50 juta,"terangnya.
Ramidi menambahkan, "warga berharap pemerintah desa lebih transparan dalam mengelola dana desa (DD) dan juga di pembangunan harus di pasang papan anggaran yang terrealisasi,"harapnya.
Terpisah, Kepala Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, Dwiyanto saat ditemui harian7.com menyampaikan, menindak lanjuti atas keluhan warga dusun kemiri pastinya pemerintah desa segera akan menindaklanjuti dan segera menyelesaikan bangunan tersebut sampai tuntas,berhubung matrial sampai saat ini juga masih inden maka masyarakat di mohon kesabaranya.Jika matrial semua sudah ada pasti segera di selesaikan.
“Pemerintah desa tidak menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri,dana desa tetap untuk anggaran Desa,dan untuk kesejahteraan masyarakat,"tandasnya. (wahono)
