Di Jawa Tengah khususnya di DPRD Salatiga, sering menggunakan cara ini. Bahkan belakangan ini, para politisi berdasi ini selalu menggelar kunker. Hal inilah yang saat ini tengah menjadi sorotan, mengingat mulai dari keberangkatan, sewa hotel hingga biaya makan minum, semuanya menggunakan uang rakyat, yang ditata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski begitu, menjadi pertanyaan apakah setiap agenda kunker, hasilnya berbanding lurus dengan uang rakyat yang telah dikeluarkan? Kemudian, apakah memang harus ada kunker dengan agenda studi banding ke kota lain yang dianggap lebih maju. Demikian di ungkapkan oleh Ketua PKB Kota Salatiga, Saiful Mashud, S.Sos.I. (41) saat ditemui harian7.com di kediamanya, Kamis (13/12/2018) malam.
Jika demikian,lanjut Saiful, jangan heran apabila ada sebagian warga Kota Salatiga yang menganggap kunker mereka hanya sebatas pemborosan uang negara semata, karena terkesan hanya foya-foya saja.
"Selama ini kita lihat sering dilaksanakan kunker namun selalu tidak jelas apa yang di capai dan sejauh mana diterapkan untuk mensejahterakan masyarakat Salatiga,"tandas Caleg DPRD Kota Salatiga Dapil IV Kecamatan Argomulyo.
Ditambahkan Saiful, harusnya DPRD sebagai lembaga yang merupakan perwakilan dari suara rakyat, bisa punya solusi lebih baik, agar pengguanaan anggaran kedepannya, bisa lebih efektif dan efisien. Sedangkan Pemkot juga harus mempertimbangkan matang-matang terlebih dahulu sebelum melaksanakan kunker.
"Poinya capaian harus jelas dan bermanfaat bagi kemajuan wilayah serta kesejahteraan masyarakat,"tegasnya.
Saiful menyampaikan pula bahwa salah satu tugas fungsi pemerintah daerah dari legislatif adalah fungsi legislasi dan hal - hal yang dapat mendorong pembuatan peraturan daerah (perda) dapat secara maksimal.
"Misalnya kunjungan kerja yang dilakukan salah satunya harus bisa di dasar acuan pembuatan perda, namun yang kita rasakan saat ini, kunker hanya seremonial dan tidak ada landasan yang jelas tentang capaiannya," ungkap Saiful.
Oleh sebab itu dari Ketidak jelasan capaian kunker DPRD Kota Salatiga terhadap proses pembangunan kota, tidak terlepas dari sistem pragmatisme politik yang berimbas pada politik biaya tinggi.
"Berdasar pada analisa pakar politik dan analisa saya, ketidakjelasan kinerja anggota DPRD adalah karena sistem politik pragmatisme. Calon legislatif ingin jadi anggota dewan, sehingga halalkan segala cara, dan masyarakat kehilangan kepercayaannya, sehingga muncul politik transaksional, sehingga biaya politik itu sangat besar," kata Saiful.
Besarnya biaya politik saat ini menjadi persoalan tersendiri terhadap kinerja anggota DPRD. Sehingga dalam menjalankan peran fungsinya dalam menjadi wakil rakyat tidak maksimal.
"Besarnya biaya politik menjadi persoalan tersendiri bagi caleg, dan ada beberapa anggota dewan yang mempunyai hutang besar saat proses pencalonan. Jadi jangankan memikirkan rakyat, memikirkan diri sendiri saja masih bingung," ujar Saiful sembari tersenyum.
Ketika di tanya harian7.com, jika dirinya nanti terpilih sebagai anggota DPR, menanggapi hal tersebut maka progam apa yang akan di canangkan, pertama tama adalah transparansi dan harus didasari progam yang jelas. Semisal punya progam A, maka untuk mencapai progam A ini paling tidak harus ada study banding berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian setelah kunker juga harus di sampaikan masyarakat capaiannya apa dari hasil kunker dan kemudian progam tindak lanjutnya seperti apa juga harus jelas.
"Setelah kunker progam tindak lanjutnya apa juga harus jelas agar masyarakat mengetahui serta memantau kinerja DPR. Kan mereka wakil rakyat maka juga harus dipertanggung jawabkan terahadap masyarakat,"paparnya
Bagi Saiful, menjadi anggota DPRD adalah sebagai wasilah atau alat perjuangan untuk memuliakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. (M.Nur)
