Salah satunya adalah calon pegawai yang sudah mengikuti serangkaian tes sabagaimana sudah di tentukan. Salah satu peserta saat ditemui harian7.com menyebutkan, awalnya ia ada tawaran untuk bekerja sebagai tenaga medis (pegawai non ASN) di RSUD Kota Salatiga dengan di kenakan biaya untuk memuluskan agar prosesnya lancar. Saat itu , selang beberapa waktu menyetor uang yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
"Saat itu menyerahkanya uang kepada orang yang katanya bisa membantu. Saat penyerahan di klinik milik orang yang menerima uang di wilayah Kabupaten Semarang kurang lebih se bulan ini, dan setelah uang diserahkan lalu diberikan semacam tulisan tanda terima pada kertas folio dengan keterangan utang piutang,"ungkapnya.
Informasi lain dari beberapa sumber yang juga enggan disebutkan mengatakan, saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut, karena kami masuk dalam daftar lulus tes yang dikeluarkan dari salah satu Universitas di Semarang.
"Tolong jangan sebutkan nama saya mas. Saya hanya menginfokan saja,"ungkapnya.
Terpisah, Direktur RSUD Kota Salatiga dr Pamuji saat ditemui harian7.com, Senin (17/12/2018) diruang kerjanya membantah terkait kabar yang berkembang tersebut. Menurutnya berkaitan dengan adanya kabar miring yang menyebut adanya dugaan pungli tersebut di ungkapkan dengan tegas tidak ada pungutan dan semua di lakukan sesuai prosedur/ketentuan.
"Ndak betul itu, saya ndak mungkin terima pungutan untuk perekrutan tersebut," ucap Pamuji, sebelum sesaat keluar ruangan untuk memanggil Wadir RSUD Bidang Administrasi dan Keuangan yang juga sebagai ketua tim rekrutmen.
Sesaat kemudian Wadir RSUD Kota Salatiga, Listiyono, S.Kep., M.Kep., memasuki ruangan Direktur RSUD. Setelah duduk di kursi masing - masing, dr. Pamuji mempersilahkan Wadir Administrasi dan Keuangan RSUD, menjelaskan terkait proses perekrutan dari awal hingga selesai.
"Monggo, biar dijelaskan oleh Pak Wadir, tentang proses penerimaan pegawai BLUD, beliau sebagai pimpinan panitianya," ucap Pamuji.
Lebih lanjut Listiyono menjelaskan terkait proses perekrutan tenaga BLUD. "Kalau dengan modus pinjam meminjam itu saya juga pernah melihat, dan bahasanya seperti tidak asing," menanggapi dugaan pungli bermodus hutang piutang.
"Kalau saya selaku ketua panitia, setelah mendapat SK dari pak Direktur saya bentuk tim untuk menganalisa beban kerja, dan itu sudah satu tahun lalu, di eranya Pak Agus. Dari semua eselon 3, kepala bagian, ternyata memang kekurangan tenaga, yang ada dipinjam sana sini,"jelasnya.
Waktu itu setelah dihitung - hitung, masih kata Listiyono, kita butuh sekitar 300 orang tenaga dr dokter spesialis, dokter umum, tenaga administrasi. "Tapi setelah dihitung lagi kita butuh sekitar 125 orang. Dari nota dinas Walikota, ada dana berjenjang untuk perekrutan. Kemudian ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk dialokasikan di RSUD sebanyak 69 orang,"tambahnya.
Namun dengan adanya ketidakpastian terkait penerimaan CPNS, ada evaluasi lagi terkait kebutuhan pegawai BLUD menjadi 112 orang.
"Dari belum pastinya penerimaan jumlah pegawai dari seleksi CPNS, lalu dievaluasi lagi dengan bagian keuangan tentang kemampuan anggaran. Dari 300 an orang turun ke 125 orang, turun lagi ke 112 orang, kemudian menjadi 98 orang, dan akhirnya disepakati dengan bagian keuangan, pegawai BLUD yang mampu di tampung berdasar anggaran 2018 adalah 85 orang," terang Listiyono.
Saat ditanyakan lebih lanjut tentang pernah ada kabar bahwa penerimaan pegawai BLUD di RSUD Kota Salatiga sempat dihentikan, Sulistiyono menyampaikan bahwa pemberhentian terkait verifikasi ijin operasional, namun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), direkomendasikan bahwa kekosongan formasi di RSUD segera dipenuhi.
"Pernah ada pemberhentian perekrutan pegawai BLUD, saat ada verifikasi ijin operasional. Namun saat itu juga ada rekomendasi dari BPK, untuk segera memenuhi kekosongan formasi," kata Listiyono.
Berdasar rekomendasi dalam ijin operasional yang ada catatan untuk segera memenuhi formasi pegawai di RSUD, maka tim pantia perekrutan menggandeng salah satu universitas di Semarang.
"Atas dasar catatan dalam ijin operasional RSUD untuk segera melengkapi formasi pegawai, maka kami tim menggandeng salah satu universitas di Semarang," papar Listiyono.
Total pendaftar sebagai pegawai BLUD, adalah sebanyak 2.940 orang, 1.500 orang lulus seleksi administrasi, 256 orang lulus tes CAT dan seleksi wawancara, selanjutnya hanya 83 orang lulus tes kesehatan dan tes bebas narkoba di UPTD RSUD Kota Salatiga pada 7 dan 8 Desember 2018.
"Jadi dari sekitar 2.940 orang hanya tersisa 85 orang pelamar, yang telah berhasil melewati tes. Namun diakhir seleksi terdapat 2 orang mengundurkan diri dengan alasan 1 orang diterima sebagai CPNS, 1 orang tidak hadir saat tes kesehatan, jadi yang kami undang untuk pembekalan pada hari Sabtu, 15 Desember 2018 lalu adalah 83 orang," tegas Listiyono yang diamini oleh dr. Sri Eko Pamuji selaku Direktur RSUD Kota Salatiga.
Sementara itu, menanggapi kabar simpang siur terkait dugaan adanya pungli terkait Proses Rekrutmen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Salatiga tahun 2018, Presiden Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) SIDAK, Agus Subekti angkat bicara. Terkait maraknya kabar yang menyebut dugaan adanya pungutan liar belakangan ini. Jika itu benar ia mengecam atas tindakan tersebut yang seenaknya melakukan pungutan yang dianggap telah membebani masyarakat yang berniat untuk mencari pekerjaan.
"Jikalau itu benar saya sangat mengecam, namun juga perlu dikroscek tentang kebenaran kabar tersebut. Jangan sampai juga masyarakat umum termakan oleh isu yang belum jelas kebenaranya. Terkait kabar tersebut kami LAPK SIDAK juga akan membentuk tim pencari fakta guna mencari kebenaranya agar tidak simpang siur,"tandas Agus Subekti saat ditemui harian7.com.
Menurutnya, jika itu benar tentunya sangat disayangkan pasalnya saat ini baru gencar-gencarnya dibentuk Tim Saber Pungli guna untuk pencegahan terjadinya pungli.
"Terkait menepis tentang kabar miring ini, setelah kita selesai lakukan pencarian fakta dan jika ditemukan kebenaran tersebut maka kita akan berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum, dan begitu juga sebaliknya kita akan meluruskan isu tersebut jika dalam investigasi kami tidak ditemukan adanya bukti fakta mengenai kabar tersebut agar kabar meresahkan masyarakat,"jelas Agus.
Agus Subekti menambahkan, secepatnya ia akan menggandeng LSM dan juga Wartawan untuk membentuk posko informasi untuk menindak lanjuti kabar-kabar seperti tersebut di atas.
"Saya himbau bagi masyarakat jika mengetahui atau mendengar bisa sampaikan kepada LAPK SIDAK melalui email pengaduanlapksidak@gmail.com . Dan saya tambahkan pengaduan tidak hanya terkait masalah ini tapi juga permasalahan lain, kami siap membantu,"pungkasnya. (H7/Tim Redaksi)
