“Hingga kini, masih ada warga dewasa dengan uusia 23 tahun keatas yang belum melakukan rekam data untuk KTP-El sebanyak 790 orang. Menyikapi hal ini, pihaknya melalui program jemput bola akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan. Ini semua, merupakan langkah dalam pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan,” jelas Noegroho.
Menurutnya, pihaknya tidak ingin ada penduduk Kota Salatiga yang data kependudukannya diblokir Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) RI. Harapan kami, masyarakat yang sama sekali belum rekam data untuk secepatnya melakukannya sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pusat itu berakhir.
Sementara, Sekretaris Disdukcapil Kota Salatiga Warni menyatakan, jika Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI bakal bertindak tegas khususnya kepada warga yang belum juga melakukan perekaman data KTP-el. Batas akhir perekaman untuk penduduk dewasa hingga 31 Desember 2018. Jika hingga batas akhir tersebut tidak melakukan perekaman data maka data kependudukannya akan diblokir.
“Untuk pemblokiran data kependudukan, yang berwenang melakukannya adalah Kemendagri. Pemblokiran itu sifatnya permanen. Dengan telah diblokir data kependudukannya, maka status kependudukan yang bersangkutan sudak tidak terakui. Dan juga tidak akan dapat melakukan pengurusan apapun yang berkaitan dengan identitas kependudukan,” tandas Warni. (Heru)
