Iklan

Iklan

,

Iklan

Kemenkeu Gelar Diskusi Publik RAPBN 2019, Sudah Sehat dan Adilkah Belanja Kita

Redaksi
Kamis, 06 September 2018, 18:36 WIB Last Updated 2018-09-06T11:36:25Z
Jakarta,harian7.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Diskusi Publik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 dengan tema "RAPBN 2019 Sudah Sehat dan Adilkah Belanja Kita?" di Hotel Mandarin Oriental Jakarta pada Rabu (05/09/2018).

Dalam acara acara tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 menetapkan fokus utama kepada empat hal. Pertama, peningkatan investasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM. Kedua, penguatan program perlindungan sosial. Ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi daerah. Keempat, reformasi birokrasi melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor.

“Kami sangat percaya bisa meningkatkan income dari perpajakan dan PNBP kita, kami bisa alokasikan anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, SDM dan juga infrastruktur. Kita akan melihat dampak positif dari perekonomian kita,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Center of Reform on Economic (CORE) Pieter Abdullah menilai, RAPBN 2019 yang disusun pemerintah cukup sehat namun masih rentan dengan defisit anggaran yang masih bisa melebar.

Menurutnya, RAPBN 2019 masih sangat tergantung pada realisasi penerimaan pajak dan realisasi belanja negara sedangkan realisasi belanja negara sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah.

"Optimalisasi APBN kita perlu ubah sinergi antara otoritas lembaga di luar pemerintah. Intinya adalah agar supaya anggaran di pemerintah lebih optimal pemanfaatannya karena juga ada anggaran di luar APBN yang bisa digabungkan dengan APBN supaya lebih efisien dan efektif," harapnya.

Sementara itu, ekonom sekaligus Rektor Universitas Atma Jaya Prasetyantoko mengharapkan kondisi perekonomian global ke depannya lebih kondusif agar realisasi APBN dapat tercapai. (Fat/hms Menkeu)

Iklan