Dalam tim tersebut, Bupati Cilacap menggandeng pakar dari Universtias Gadjah Mada, demikian dikatakan Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Cilacap, Dian Setyabudi, Rabu (5/9) kemarin.
“SK (surat keputusan) tim investigasi wedang disiapkan bupati, dan kita akan menggandeng pakar dari UGM karena yang dipermasalahkan terkait air dan udara, maka kita menggandeng pakar yang berkaitan,” katanya.
Selain pakar, jelasnya kita juga akan melibatkan pemerintah, yakni dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tim investigasi ini akan segera turun ke lapangan apabila SK sudah disahkan oleh bupati, dan diperkirakan akan dilakukan pada minggu depan atau dua minggu berikutnya.
“Kita nanti lakukan rapat persiapan, dan melakukan pengecekan di lapangan, untuk mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh masyarakat. Apa betul adanya pembangunan PLTU, pasokan air menjadi kurang. Secara faktual saat ini juga dalam kondisi kering, dimana-mana kelangkaan air. Kalau memang itu terjadi di daerah Winong bisa diteliti. Apa betul air di sana kekeringan karena dampak dari pembangunan PLTU,” katanya.
Hal sama juga dilakukan terkait dengan pencemaran udara yang terjadi di sekitar warga. Hasilnya, kata dia nanti akan dibahas bersama untuk menghasilkan jalan keluar.
“Bagaimana masyarakat yang kena dampak ini mendapatkan jalan keluar. Misalkan kekurangan air, maka PLTU kan punya CSR, misalnya menyalurkan PDAM, atau dibantu dengan mesin bor dan dipasang toren, atau bagaimana,” pungkasnya. (Rusmono)
